fbpx

MONITORING POSKO PPKM MIKRO, TIM PENDAMPING SATGAS COVID-19 DARI BNPB KUNJUNGI BLORA

MONITORING POSKO PPKM MIKRO, TIM PENDAMPING SATGAS COVID-19 DARI BNPB KUNJUNGI BLORA
Bupati Blora dengan Tim Pendamping Satgas Covid-19 BNPB, Kombes Pol Kif Aminanto.

Blora – Tim ahli BNPB Jakarta yang dipimpin oleh Kombes Pol Kif Aminanto, melakukan kunjungan untuk monitoring Posko Kabupaten maupun pendirian PPKM Mikro di wilayah Kabupaten Blora.

Kif Aminanto mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Bupati Blora, Arief Rohman dan jajaran Forkopimda serta OPD terkait di ruang rapat kantor Bupati, Kamis (06/05).

“Ini kabupaten kedelapan yang kami kunjungi. Tujuannya kami ingin mengecek posko yang terbentuk dan mobilitas penduduk. Hal ini untuk mencegah persebaran varian baru, varian yang dari Malaysia,” ungkap Kombes Kif.

 

MONITORING POSKO PPKM MIKRO, TIM PENDAMPING SATGAS COVID-19 DARI BNPB KUNJUNGI BLORA
Bupati Blora dengan Tim Pendamping Satgas Covid-19 BNPB, Kombes Pol Kif Aminanto.

 

Dirinya mengatakan pendirian Posko yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu 4.483. Dengan asumsi semakin banyak pendirian Posko, diharapkan mampu menekan persebaran Covid-19.

“Tolong ditingkatkan koordinasi dari desa ke kecamatan lanjut ke Kabupaten, koordinasi yang bagus, pemantauan berjalan dengan lancar harapannya persebaran Covid-19 bisa ditekan,” harapnya.

Sehubungan dengan mendekati hari raya Idul Fitri, tim ahli mengimbau Pemerintah Kabupaten Blora agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan persebaran varian baru.

“1.) Waspadai kenaikan kasus di beberapa Provinsi dan Kab/kota,2.) Angka kematian perlu terus ditekan, 3.) Pembatasan mobilitas penduduk diperlukan untuk menekan laju penularan, 4.) Memaksimalkan fungsi posko,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Arief Rohman melaporkan perkembangan Covid-19 di Blora saat ini secara umum mengalami trend penurunan. Namun ada beberapa kenaikan di empat Kecamatan yang masih zona merah, yakni Sambong, Cepu, Kedungtuban dan Randublatung.

“Di wilayah zona merah ini ada klaster baru yang terjadi akibat beberapa faktor. Seperti di Sambong akibat klaster pedagang sayur keliling, dan klaster iring-iring manten. Sedangkan di Kedungtuban ada klaster orang punya kerja,” lapor Bupati.

Bupati menyampaikan bahwa pihaknya lewat Dinas Kesehatan dan tim telah melakukan segala upaya untuk melokalisir dan memantau untuk menekan persebaran klaster baru, serta berkoordinasi sampai tingkat desa, terlebih masih adanya pemudik meskipun ada larangan mudik.

“PPKM Mikro mulai dari tingkat desa, kita menggandeng unsur TNI Polri baik Babinsa maupun Bhabinkamtibmas untuk kerja bareng dengan Kades melakukan pendataan pemudik dan pengawasan agar mereka tidak bebas bepergian. Kita tidak ingin ada klaster baru akibat pemudik yang nekat pulang,” pungkasnya. (Spt)