fbpx

PB PMII : MENKO KEMARITIMAN HARAP BISA HORMATI PRESIDEN !

  • Bagikan
peta Natuna
Sektor kelautan merupakan sektor tertutup bagi investasi asing

Jakarta- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berang. Setelah digulirkannya usulan tentang rencana mengundan investor asing untuk pengelolaan perikanan di wilayah Natuna oleh Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. PMII menegaskan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan Presiden RI yang tertuang dalam Perpres 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penaman Modal.

peta Natuna
Sektor kelautan merupakan sektor tertutup bagi investasi asing

PMII menganggap Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan tidak lagi menghormati presiden. Ketua Maritim PB PMII, Nur Huda mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap presiden. “Sebagai pejabat pemerintahan, usulan tersebut merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap presiden, secara langsung usulan tersebut menabrak Perpres 44/2016” jelas Ketua Bidang Maritim PB PMII yang juga merupakan Ketua Umum PC PMII Blora 2008-2009 ini.

Nur Huda memaparkan dari kajian PB PMII pemanfaatan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Natuna hanya 8,9 persen dari keseluhruhan potensi. Selain itu menurut aktivis yang pernah menjalani proses organisasi di Kota Sate ini di wilayah Natuna juga terdapat potensi migas yang besar. Jika potensi perekonomian ini dikuasai asing, tentu akan merugikan negara dan rakyat.

“Usulan Menko Kemaritiman ini sangat kami sesalkan, selain tidak menghormati Presiden juga terkesan merendahkan bangsa ini. Di wilayah Natuna sektor kelautan dan perikanan baru manfaatkan 8,9 persen dari potensi yang seharusnya. Di wilayah Natuna juga terdapat 16 blok migas, saat ini baru 5 blok yang berproduksi, 7 blok dalam eksplorasi dan 4 blok dalam terminasi. Potensi ini tidak boleh jatuh ke investor asing” tegasnya.

Nur Huda juga menambahkan bahwa PMII akan mengutuk keras jika investor asing sampai menjamah pengeloaan potensi kelautan di wilayah Natuna. “ Jika usulan itu berlanjut, dan investor asing sampai menjamah potensi wilayah Natuna kami akan mengutuk keras. Ini mengabaikan kepentingan rakyat dan negara serta tidak mengormati kebijakan presiden sebagai pemimpin pemerintahan” tegas Nur Huda.

Reporter          : Arib paki

Foto                 : Tim Grafis Bloranews.com

BACA JUGA :

MENKO MARITIM PRO INVESTASI ASING : PMII PERTANYAKAN NASIONALISME MENTERI LUHUT

banner 120x500
  • Bagikan