Blora, BLORANEWS- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Yayuk Windrati mengaku telah menganggarkan Pilkades tahun 2023.
“Sesuai regulasi, akan diselenggarakan 2023, yang penting sudah dianggarkan. Kalau tidak ada perubahan regulasi, insyaallah tetap jadi,” jelasnya.
Masa jabatan 27 Kepala Desa yang ada di Blora akan berakhir pada tahun depan.
Menurut Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dwi Edy Setyawan, apabila pilkades ditunda akan berdampak pada lamanya pilkades. Namun, apabila dilaksanakan tahun mendatang, dikhawatirkan akan terkena dampak politik karena memasuki tahapan pemilu serentak.
“Kalau penanggung jawab (PJ) terlalu lama, yang jelas tidak efektif,” jelasnya.
Moratorium atau penundaan Pilkades itu menurutnya akan berlangsung pada rentang 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2024. Moratorium Pilkades itu rencananya akan berlaku di seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini, peraturan itu masih belum diterangkan dalam surat edaran ataupun sejenisnya.
“Anggaran di dinas sudah siap, untuk sosialisasi dan lain-lain. itu anggaran untuk bankeu di desanya. Apapun keputusan itu pasti yang akan terbaik,” terangnya.
Sementara itu, 27 Jabatan Kepala desa yang habis jabatannya pada tahun depan adalah : Kepoh jati, Gembyungan randublatung, Bekutuk randublatung, Nglebak kradenan, Nginggil kradenan, Jipang cepu, Brabowan sambong, Singonegoro jiken, Genjahan jiken, Brumbung jepon, Gersi jepon, Tambahrejo tunjungan, Sitirejo tunjungan, Jatiklampok banjarejo, Balongsari banjarejo, Wonosemi banjarejo, Buluroto banjarejo, Sumberejo ngawen, Bradag ngawen, Srigading ngawen, Kacangan todanan, Sendang todanan, Kembang todanan, Prantaan bogorejo, Krocok japah, Japah dan Gaplokan japah. (Jyk)
baca juga :
INILAH 19 KADES YANG DILANTIK BERTEPATAN DENGAN UPACARA PERINGATAN DETIK DETIK PROKLAMASI DI BLORA
