Blora- Pemerintah Kabupaten dan DPRD Blora sahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Sabtu (07/11) malam.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora Dasum dan turut dihadiri Fraksi-Fraksi DPRD, Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN dan BUMD.
“Pembahasan tersebut berakhir pada tanggal 3 November 2020,” ucap Dasum.
Dalam kesempatan tersebut, Badan Anggaran dapat menerima dan menyetujui rasionalisasi struktur KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Blora, M. Mukhlisin yang menyatakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.111.372.089.000,00. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2.174.778.956.915,00. Dari perhitungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut diproyeksikan akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 63.406.867.915,00.
“Defisit anggaran tersebut dapat ditutup dari pembiayaan netto yang diperoleh dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp63.406.867.915,00,” paparnya.
Bupati Blora, Djoko Nugroho yang hadir dalam kesempatan tersebut dalam pidatonya mengatakan, mewakili eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua dan anggota DPRD Blora.
“Sekaligus memohon untuk dapat segera dilakukan tahapan-tahapan berikutnya menjadi rancangan perda APBD Kabupaten Blora 2021,” ucap Bupati.
Mengingat banyaknya sejumlah kegiatan di penghujung tahun 2020 seperti halnya peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora, nantinya akan dilaksanakan dengan sederhana seperti doa bersama, ziarah kepada leluhur Kabupaten Blora, kirab pusaka dan terakhir syukuran.
“Semuanya dilaksanakan secara sederhana. Mengingat dalam waktu yang bersamaan di acara syukuran itu adalah Pilkada Kabupaten Blora,” pungkasnya. (Jyk)
