Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BLORA CAPAI 98 PERSEN, UNICEF: INI HEBAT!




Blora- Sebanyak 98 persen anak di Kabupaten Blora telah memiliki akta kelahiran. Pencapaian penerbitan akta kelahiran ini dinilai merupakan prestasi tersendiri. Pasalnya, akta kelahiran merupakan dokumen yang menjamin status hukum tiap-tiap anak.

Pencapaian ini diapresiasi perwakilan  United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia, Amanda Bissex usai mendengarkan paparan dari Bupati Blora Djoko Nugroho saat menerima kunjungannya pagi tadi, Selasa (19/03).

 

Kepala Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Amanda Bissex bersama Bupati Blora Djoko Nugroho

Kepala Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, Amanda Bissex bersama Bupati Blora Djoko Nugroho

 

“Disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa di Blora ada 138 desa yang letaknya di tengah hutan. Namun disini penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak usia 0 sampai 18 tahun sudah mencapai 98 persen. Ini hal yang hebat, di atas target nasional saat ini,” ucap Amanda mengapresiasi.

Amanda menambahkan, UNICEF Indonesia berharap pencapaian ini didokumentasikan agar bisa ditiru oleh wilayah lain. Pasalnya menurut wanita asal Australia ini, akta kelahiran sangat penting untuk menjamin status hukum seorang anak.

Pastikan Status Hukum, Ka Disdukcapil: Tak Ada Istilah Anak Haram

Dalam kunjungan tersebut, Amanda juga berkesempatan mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora.

Di depan utusan organisasi PBB tersebut, Kepala Disdukcapil Blora, Riyanto memaparkan cara kerja OPD yang dipimpinnya. Sejumlah inovasi kinerja yang dipaparkannya meliputi kebijakan penerbitan akta kelahiran dengan menggandeng Rumah Sakit dan Puskesmas.

Riyanto juga menjelaskan tentang kebijakan penerbitan akta kelahiran untuk anak-anak hasil pernikahan siri yang semula hanya ditulis sebagai anak ibu. Terkait hal ini, Disdukcapil menggandeng Kementerian Agama untuk memfasilitas isbat nikah bagi pasangan siri.

“Dengan isbat nikah di hadapan Pengadilan Agama dan dicatat di Kemenag, maka status anak semakin jelas menjadi anak Ibu dan Bapak. Dengan demikian status perlindungan hukum anak lebih kuat dan tidak ada lagi istilah anak haram,” papar Riyanto.

Sementara, Kepala Dinsos P3A Blora, Sri Handoko memaparkan tentang prestasi Kabupaten Blora yang dalam dua tahun terakhir telah menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak sebanyak dua kali dengan predikat Pratama.

“Ke depan semoga Blora bisa meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak predikat madya. Selain itu angka pernikahan dini bisa dikurangi dan kejahatan terhadap anak-anak bisa semakin ditekan. Kami berharap sekali bantuan dari UNICEF,” harapnya. (one)




Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan