fbpx

PENGISIAN PERANGKAT DESA DI BLORA DITARGETKAN SELESAI TAHUN INI

PENGISIAN PERANGKAT DESA DI BLORA DITARGETKAN SELESAI TAHUN INI
Bupati Blora, Arief Rohman didampingi Sekda Komang Gede Irawadi.

Blora – Pengisian perangkat desa (perades) ditargetkan selesai tahun ini. Mengingat masih banyak kekosongan kursi di beberapa wilayah Kabupaten Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, mengatakan terkait dengan pengisian perangkat desa dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah desa yang saat ini mengalami kekosongan jabatan untuk dapat diselesaikan tahun ini.

“Terkait Pengisian Perangkat Desa, kami telah menargetkan pada tahun ini, semua perangkat desa dapat terisi,” ucap Bupati saat mengikuti agenda rapat paripurna mengenai penyampaian jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi-fraksi dirangkaikan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Blora tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, di Ruang Rapat DPRD Kab. Blora, Kamis siang (12/8/2021).

Arief juga menerangkan bahwa sudah menjadwalkan pelaksanaan Pilkades Desa Dringo Kecamatan Todanan dan Desa Biting Kecamatan Sambong.

“Khusus Pelaksanaan Pilkades Desa Dringo Kecamatan Todanan dan Desa Biting Kecamatan Sambong kami rencanakan pemungutan suara pada minggu ketiga bulan November 2021, dan pelantikan dilaksanakan, kami agendakan bersamaan dengan Hari Jadi Kabupaten Blora” terangnya.

Sebelumnya, Bupati mengharapkan dibuatkan juklak dan juknis yang lebih rinci terkait dengan mekanismenya. Dirinya juga berharap terisinya kekosongan ini agar pelayanan masyarakat di tingkat desa bisa optimal.

”kita ingin ke depan mekanisme pengisian perangkat akan kita atur lebih teknis dan detil, kalau yang dipihakketigakan ini akan kita atur untuk patternnya perguruan tinggi yang bonafit yang memenuhi syarat, jadi tidak asal kewenangan yang sudah kita berikan ke desa ini mereka ketika menggandeng pihak ketiga ini ‘asal-asalan’,” paparnya.

Jika kemungkinan ada permintaan supaya seleksi perades dikembalikan ke Kabupaten, maka Bupati meminta OPD terkait untuk menggandeng pihak ketiga yang kredibel dalam hal penyelenggaraan ujiannya.

“Minimal seperti tes CAT yang digunakan CPNS, sehingga semua transparan, nilai langsung keluar dan bisa dipantau real time. Semua harus terbuka. Kalau perlu kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah MoU dengan Pemkab Blora. Kedepan harus lebih baik,” pungkasnya. (Spt)