PERAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEBIJAKAN MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL

Dalam merubah strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang pada awalnya berpatokan pada paham multilateralisme, menjadi preemptive dan lebih menekankan unilateralisme. Kelompok konservatif menganggap, sebuah jalan terbaik yang dapat ditempuh dalam jangka panjang adalah dengan penyebarluasan Demokrasi Amerika.

Diluar hal itu, Konservatisme merupakan sebuah doktrin politik yang lebih cenderung mengedepankan nilai praktek dan norma yang masih menganut sistem tradisional. Kelompok konservatif memandang bagaimana negara Amerika mengatur masyarakatnya untuk bisa  bersaing dengan negara lain, dan berpikir kalkulatif terhadap segala aspek, serta bagaimana pemerintah Amerika menekankan rakyatnya untuk membela negaranya dari segala ancaman (Kenneth). 

 

PERAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEBIJAKAN MEMERANGI TERORISME INTERNASIONAL

Ilustrasi

 

Konservatif beranggapan bahwa sebagai negara adidaya, Amerika harus menunjukkan eksistensinya dalam keunggulan kekuatan militernya, sehingga negara sekutunya akan merasa jera dan tunduk pada kepemimpinan Amerika dan memberi gertakan kepada negara yang pada awalnya mencoba untuk memusuhi Amerika yang pada akhirnya akan berpikir dua kali jika melakukan hal itu. Kaum konservatif beranggapan bahwa suatu aturan harus diberlakukan dengan tegas, karena masyarakat yang madani itu hanya tercipta ketika ketertiban bisa dicapai. Konservatif menyukai pemimpin yang berwibawa, tegas, karakter pemimpin yang kuat yang bisa memimpin masyarakatnya untuk menjadi lebih tertib dan terkendali, karena dengan pemimpin yang otoriter ketertiban bisa terjadi. 

Ketertiban dan peraturan adalah kunci utama dari terbentuknya masyarakat yang baik. Konservatif memandang bahwa kepentingan nasional Amerika adalah kebijakan luar negerinya yang harus dijalankan secara agresif dan unilateralis. Sedia payung sebelum hujan, dimana artinya menyerang musuh terlebih dahulu sebelum diserang, melawan negara yang dianggap mengancam eksistensi Amerika. Konservatif berpacu pada adat istiadat, konvensi, serta kontinuitas, dimana hal ini merupakan sebuah kebiasaan lama sebagai bentuk perwujudan yang memungkinkan seseorang dapat hidup bersama secara damai. (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019 ). 

Terorisme sendiri secara umum dapat dipahami sebagai suatu bentuk kekerasan dan intimidasi yang menargetkan rakyat sipil dengan tujuan atas dasar kepentingan politik maupun ideologi. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak dampak negatif, diantaranya terciptanya suasana tidak aman, timbulnya kecemasan, ketakutan yang berlebih, bahkan dapat menyebabkan korban jiwa dan kehilangan  harta. Sejak munculnya serangan terorisme yang terjadi di gedung World Trade Center (WTC) tanggal 11 September 2001, counter terrorism menjadi suatu poin prioritas AS. Suatu langkah konkret untuk memerangi terorisme yang direncanakan oleh Mantan Presiden Amerika George Bush adalah dengan mulai merencanakan Global War On Terrorism (GWOT).

Setiap negara tentu saja sudah bisa dipastikan memiliki suatu kebijakan yang berkaitan dengan strategi keamanan nasional negaranya, dimana hal itu diperlukan untuk terealisasikannya sebuah keamanan nasional dalam membentuk pertahanan suatu negara. Strategi keamanan nasional juga diperlukan untuk menjaga kedaulatan sebuah negara dari ancaman yang dilakukan oleh negara lain kepada negara itu, serta dapat meningkatkan kondisi kehidupan sosial masyarakat sebuah negara. 

Kegagalan yang dilakukan  oleh Pemerintah Bush yang terjadi sekitar tahun 2001 dan 2006 membuat kebijakan luar negeri Amerika mendapatkan catatan di wilayah Timur Tengah. Kegagalan ini berupa tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, termasuk mengurangi terorisme, menghentikan penyebaran senjata pemusnah massal, serta menyebarkan demokrasi liberal. Peran ideologi individu ataupun kepentingan birokrasi menjadi sebuah prioritas utama bagi kebijakan luar negeri AS sebelumnya. (Jessica, 2011). 

Sebuah negara dapat dikatakan berhasil menciptakan keamanan bagi masyarakatnya dilihat dari bagaimana pemerintahnya dapat mengendalikan dan menyikapi berbagai ancaman yang terjadi di negaranya. Ancaman tersebut dapat berupa konvensional atau non konvensional, eksternal maupun internal, ancaman fisik maupun non fisik, serta militer ataupun non militer. Ancaman eksternal oleh sekelompok teroris yang mengancam Amerika, terjadi setelah berakhirnya perang dingin. Kedaulatan Amerika Serikat pernah terancam, hal ini ditimbulkan karena terjadi serangan di gedung World Trade Center  yang pada saat itu terjadi sekitar tanggal 11 September 2001. 

Isu terorisme menjadi suatu isu yang terkesan sensitif di AS, akibat berlangsungnya konflik yang pernah terjadi di WTC pada saat itu. Hal itu tentu saja mendapat kecaman keras dari pihak Amerika Serikat. Dimana Amerika Serikat memberikan respon dengan diberlakukannya strategi Pre-Emptive Attack, atau menyerang sebelum diserang, dengan mengumandangkan perang secara besar-besaran terhadap terorisme. Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya dan menempuh berbagai langkah guna mempermudah penyelidikan, serta menumpas habis teroris hingga ke akar akarnya. Hal itu dilakukan agar Amerika Serikat tetap bisa mempertahankan eksistensi negaranya dari segala bentuk ancaman teroris. 

Sejak saat terjadinya peristiwa 11 September 2001, berbagai upaya untuk langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk ancaman potensial terorisme menjadi fokus utama Amerika Serikat, agar isu pada saat itu tidak terulang kembali. Dimana untuk mengantisipasi hal itu terjadi lagi, Amerika Serikat menerapkan kebijakan precaution atau tindakan pencegahan, dengan kata lain menyerang sebelum diserang, dalam upayanya yang umum dikenal dengan istilah National Security Strategy atau Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat. Bahkan Amerika dengan tegas mengancam siapa dalang dibalik terjadinya peristiwa itu. 

War On Terror merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh Presiden George W. Bush yang menjalin kerjasama dengan Britania Raya serta mendapat dukungan dari North Atlantic Treaty Organization (NATO), sebagai bentuk respon yang diberikan Amerika terhadap peristiwa tersebut. Dewan Keamanan PBB, NATO, dan Uni Eropa berhasil digerakan oleh Presiden Bush untuk bergerak lebih cepat dalam membangun kebijakan counterterrorism. Bahkan Amerika berhasil mengajak 33 negara lainnya untuk berkontribusi bergabung dengan pasukan koalisi yang kepemimpinannya dipegang langsung oleh pihak AS. Presiden Bush memaparkan bahwa kebijakan ini sebagai salah satu bentuk perang melawan terorisme melalui jalur militer. 

Pada 14 September 2001,  Authorization For Use of Military Force (AUMF), telah resmi menjadi bagian yang sah dari hukum Amerika Serikat. Sesuai yang tercantum pada AUMF, presiden Amerika Serikat dapat menggunakan secara legal segala hal yang dibutuhkan yang diperuntukan guna melawan bangsa, sekelompok orang, ataupun organisasi yang dicurigai bersekongkol dan berkaitan dengan isu terorisme 11 September 2001. Pencegahan terorisme dalam bentuk apapun ke Amerika Serikat, dapat dilakukan secara leluasa oleh AUMF. Dengan kedudukan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, negaranya dapat dengan lancar merealisasikan misinya untuk membabat habis berbagai bentuk terorisme di berbagai negara yang berpotensi menjadi markas persembunyian sekelompok terorisme, seperti halnya dua negara yang diklaim Amerika sebagai sarang teroris, Irak dan Afganistan.

Aksi terorisme pada 11 September 2001 di World Trade Center, meninggalkan penderitaan dan memori tragis bagi masyarakat Amerika. Hal ini membuat pemerintah Amerika melakukan berbagai upaya demi mempertahankan kondisi negaranya, dengan membuat berbagai kebijakan yang diambil guna menjaga keamanan nasional dalam menghadapi terorisme. Secara umum kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibentuk untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia berdasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta meningkatkan kebebasan hubungan perekonomian dan berdiplomasi. 

Isu terorisme sudah menjadi prioritas utama agenda keamanan nasional AS dalam dua periode kepemimpinan presidennya, yang pertama oleh Presiden George W. Bush dan yang kemudian diambil alih oleh kepemimpinan Presiden Barack Obama. Dibuatnya sebuah kebijakan strategi guna memerangi terorisme dilakukan atas dasar respon yang diberikan oleh pihak Amerika terhadap ancaman teroris yang secara tidak langsung dianggap membahayakan eksistensi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Segala kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah Amerika untuk memerangi terorisme, agar kembali terwujudnya keamanan dan ketertiban di negara itu. 

Namun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Bush dan Presiden Obama dalam memerangi gerakan terorisme. Dalam hal ini, Presiden Bush menggunakan strategi hard power dimana kebijakan ini cenderung bersifat unilateralisme, artinya segala urusan luar negeri negara lain tidak perlu terlibat secara  individualistik, dan hanya memerlukan jaringan kerja sama yang terbatas dimana hanya melibatkan Inggris serta beberapa sekutu terdekat. Strategi hard diplomacy yang diterapkan Bush meliputi sanksi, ancaman, tindakan militer, invasi maupun intervensi, dan penghargaan. (Taris, 2014). 

Sedangkan untuk era kepemimpinan Presiden Obama, kebijakan yang diambil cenderung melakukan upaya multilateral yang mengandalkan strategi smart power yang dilakukan guna melengkapi dua dimensi hard power suatu negara berupa militer (carrots) dan tekanan ekonomi (stick) dimana soft power menjadi pilihan strategi ketiga yang dilakukan guna mendapatkan sebuah hasil yang sesuai dengan keinginan. (Nye, 2004).

Bukan suatu hal yang rahasia lagi, apabila isu terorisme telah lama menjadi suatu ancaman yang tidak bisa diremehkan dan dianggap enteng karena hal tersebut dapat mengancam bagi berlangsungnya kehidupan suatu negara. Amerika Serikat pernah menyinggung terkait isu terorisme, perihal bukti-bukti yang sudah dikumpulkan mengenai pengeboman Kedutaan Besar Amerika yang berada di Tanzania dan Kenya sekitar tahun 1998, dan juga berkaitan dengan isu pengeboman kapal Amerika USS Cole yang mencurigai dalang di baliknya adalah organisasi bernama Al-Qaeda. Amerika Serikat mengklaim terdapat kesamaan antara Al-Qaeda dengan mafia, dimana keduanya hanya memiliki perbedaan yang terletak pada tujuan dari aksi yang mereka lakukan. 

Amerika Serikat memaparkan, bahwa tujuan dari teroris Al-Qaeda melalui sudut pandang radikalnya berkeinginan kuat untuk dapat mengubah dunia, kemudian membunuh seluruh warga Amerika Serikat dan Yahudi, serta menghilangkan perbedaan di antara tentara dengan rakyat sipil yang tidak berdosa, terlebih untuk wanita maupun anak-anak. Amerika berspekulasi bahwa Afghanistan termasuk lahan yang subur untuk dijadikan bidang bagi para teroris untuk berlatih.Afghanistan pada saat ini menjadi markas Al-Qaeda, yang beranggotakan beberapa orang yang berasal dari berbagai negara yang kemudian dilatih secara militer yang kemudian akan diubah pandangannya, untuk dikirim secara tersebar ke seluruh yang ditugaskan untuk menebar teror dan ketakutan, terkhusus bagi negara yang memiliki pandangan berbeda dari Al-Qaeda. Amerika Serikat tidak pernah main-main dalam menanggapi isu ini, serta sangat mengutuk peristiwa ini dan segera mencari langkah menyelesaikan kasus terorisme, terlebih gerakan Al-Qaeda dibawah kendali Osama bin Laden yang statusnya dianggap oleh Amerika Serikat sebagai tokoh dibalik terjadinya tragedi 11 September pada saat itu. Kedudukannya sebagai negara adidaya, Amerika merasa berhak berada di posisi terdepan dalam upaya melawan terorisme internasional. Amerika pun akan mengambil tindakan keras untuk memerangi teroris untuk menyelamatkan kedaulatan negaranya. Dibentuknya koalisi internasional, menjadi sebuah kebijakan lain yang diterapkan pada masa Presiden Obama untuk memerangi teroris, dan bertujuan untuk menghimpun kekuatan bersama dalam menghadapi ancaman terorisme. Pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada Oktober 2014, membentuk koalisi Operation Inherent Resolve yang diperuntukan guna memerangi ancaman terorisme terkhusus untuk gerakan ISIS, tercatat kurang lebih terdapat 60 negara tergabung menjadi anggota koalisi. Guna meningkatkan perekonomian AS, Presiden Obama menjalin berbagai kerja sama internasional. Melalui organisasi APEC, ARF, dan PIF Obama juga mengikut sertakan beberapa fakta mengenai perjanjian terorisme melalui beberapa kerja sama untuk memerangi terorisme global, tanpa lupa menyelipkan kepentingan nasional Amerika Serikat. Dalam hal ini Amerika Serikat menunjukkan eksistensinya kepada dunia internasional sebagai negara adidaya yang mampu berperan dalam keamanan dunia.

 

Tentang penulis : Daniatussalma Talitha Alifa adalah Mahasiswa UII Semester 1 Jurusan Hubungan Internasional.

Alamat: Jl. Agil Kusumadya 1/7 Blora.

*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com.

 

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan