Semarang, BLORANEWS.COM – Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno menilai penyuluhan antikorupsi harus lebih masif, mengingat wilayah Jawa Tengah yang luas dan melibatkan berbagai sektor.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi yang digelar Forum Penyuluh Antikorupsi dan Perpaksinas Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Kamis (21/8/2025).
Sumarno mengapresiasi komunitas Kompak Api yang aktif melakukan berbagai kegiatan edukasi, mulai dari penyuluhan, penguatan integritas, hingga sosialisasi budaya antikorupsi.
“Budaya antikorupsi harus dibangun di semua lini, bukan hanya di pemerintahan. Dunia swasta juga perlu terlibat,” ujar Sumarno.
Menurutnya, semakin banyak komunitas penyuluh, maka semakin luas jangkauan edukasi ke sekolah, pemerintah kabupaten/kota, hingga desa.
Dari sisi capaian, Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Sugiarto, menyebut Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena meraih skor 79,5 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Angka ini tertinggi untuk kategori provinsi besar sekaligus di atas rata-rata nasional yang berada di skor 71,53.
Sementara itu, Ketua Forum Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpakinas) Yudi Ismono menuturkan, organisasinya mewadahi 46 forum antikorupsi dengan total 6.000 anggota. Dari jumlah itu, sekitar 600 penyuluh berasal dari Jawa Tengah.
“Penyuluh yang tergabung sudah bersertifikasi dan terakreditasi oleh KPK. Mereka bekerja membersamai pemda untuk memberikan edukasi, sosialisasi, sekaligus menanamkan semangat antikorupsi,” tutup Yudi. (Jyk)
