PKH BUKAN UNTUK SELAMANYA, 1.000 KELUARGA DI PEMALANG LULUS DAN NAIK KELAS

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri acara “Graduasi Pemalang Bercahaya; Bansos Sementara, Berdaya Selamanya” yang mewisuda 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin (17/11/2025).

Pemalang, BLORANEWS.COM – Sebanyak 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pemalang resmi menutup masa sebagai penerima bantuan dan dinyatakan lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Mereka dikukuhkan dalam acara bertajuk “Graduasi Pemalang Bercahaya; Bansos Sementara, Berdaya Selamanya” yang digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang, Senin, 17 November 2025. Pendopo tampak dipadati ribuan KPM yang hari itu diwisuda sebagai keluarga mandiri.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo beserta jajaran Kementerian Sosial, Bupati Pemalang, Forkopimda Pemalang, para pendamping sosial, serta undangan lainnya.

Dari total 1.000 KPM yang lulus, sebanyak 150 KPM keluar dari kepesertaan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), sementara 850 KPM lainnya dinyatakan graduasi mandiri.

Graduasi dilakukan setelah hasil verifikasi menunjukkan bahwa para KPM telah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya secara mandiri, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, PKH tidak dirancang sebagai bantuan permanen, melainkan jaring pengaman sementara agar keluarga bisa naik kelas dan menguat secara ekonomi.

“Yang digraduasi ini dulunya diafirmasi, dipangku, sekarang naik menjadi difasilitasi. Difasilitasi itu bukan lebih sedikit dari bantuan malah justru lebih banyak. Ada program bantuan modal, dan program-program lain yang membuat Bapak Ibu akan jauh lebih berkembang daripada menerima bantuan,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, capaian graduasi ini merupakan buah proses panjang yang dikerjakan bersama, mulai dari pendataan, pendampingan, hingga penguatan akses terhadap berbagai program pemerintah. Negara, kata dia, hadir melalui ragam bantuan, tetapi ujungnya adalah kemandirian warga.

Selama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), permodalan dan pembinaan bagi pelaku UMKM, bantuan pendidikan, serta program lain yang menyasar warga miskin di berbagai daerah.

“Percayalah, kita semua tidak akan meninggalkan Bapak Ibu, meskipun hari ini diwisuda. Kami juga sudah bergerak di 10 kabupaten/kota termiskin. Itu sudah kita keroyok bersama-sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegas Luthfi.

Luthfi menambahkan, Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyiapkan acara graduasi PKH secara serentak di 35 kabupaten/kota. Total KPM yang ditargetkan lulus dan naik kelas diperkirakan mencapai puluhan ribu keluarga.

“Kita akan siapkan 40.000 masyarakat yang akan graduasi di Stadion Jatidiri Semarang,” kata dia.

Di sela acara, beberapa KPM yang diwisuda membagikan kisahnya. Salah satunya Romisa, yang tercatat sebagai penerima PKH sejak 2018. Ia mengaku, bantuan PKH sangat membantu biaya pendidikan anak-anaknya. Apalagi, penghasilan suaminya paling banyak hanya Rp65 ribu per hari.

“Sekarang waktunya gantian, biar yang lain merasakan,” ujarnya.

Romisa kini memilih memberi ruang agar bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

Kisah lain datang dari Ningsih. Ia mengungkapkan rasa syukur karena kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik. Saat ini, keluarganya mampu memperoleh penghasilan sekitar Rp5 juta per bulan.

“Dulu PKH sangat membantu. Sekarang sudah cukup,” ucapnya. (Jyk)