fbpx

PPKM DARURAT, PENDAPATAN PKL DI BLORA MENURUN DRASTIS

  • Bagikan
PPKM DARURAT, PENDAPATAN PKL DI BLORA MENURUN DRASTIS
Petugas melakukan pembubaran pada kerumunan di area lapangan Kridosono.

Blora – Pemerintah Kabupaten Blora mulai hari ini memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menekan penyebaran covid-19. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Blora tertanggal 3 Juli 2021 memutuskan berapa tempat atau fasilitas umum dilarang untuk melakukan aktivitas, seperti di alun-alun, GOR, Kridosono, taman dan sejenisnya ditutup sementara.

Untuk menindaklanjuti SE Bupati Blora dan program dari pemerintah pusat ini, sejumlah aparat gabungan dari TNI Polri, Satpol PP dan BPBD melakukan penyemprotan desinfektan dan membubarkan kerumunan. Sayangnya, kebijakan ini dinilai hanya menekan masyarakat kecil, terutama soal perekonomian.

Trimo Jaya, Ketua Paguyuban PKL Kridosono mengungkapkan kurang setuju adanya PPKM Darurat ini. Bahkan, selama pandemi covid-19 ini dirinya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Kurang begitu setuju, soalnya (hasil) penjualan itu menurun drastis. Berkurang sekitar 80 persen dari omset. Bantuan pemerintah daerah belum ada mas, dari banpres masuk juga hanya mereka yang tidak punya tanggungan hutang, yang punya tidak dapat,” ungkap Trimo melalui kontaknya, Minggu (04/07).

Setiap harinya, dia mulai berjualan di lapangan Kridosono sekitar pukul 16.00 WIB hingga larut malam. Dirinya mengaku pendapatannya menurun drastis.

“Hari ini minus, hanya dapat omset 170 ribu, belum 2 karyawan dan belum juga modal mas. Gerobak saya sudah siap derek (tutup), disemprot desinfektan. Ada juga salah satu pedagang yang emosi dan membuang makanan yang tidak habis,” tambahnya.

Trimo menerima SE Bupati terkait PPKM Darurat baru sore ini, sedangkan SE dari Dindagkop diterima malam hari.

“PPKM darurat surat pemberitahuannya baru masuk jam 16.36 WIB yang SE Bupati, sedang surat dari Dindagkop jam 20.44. Semua hari ini, cuma beda jam. Ya mungkin karena minimnya petugas kantor atau apa kurang paham mas,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya menyadari dan mengaku pasrah lantaran mencari nafkah di atas lahan milik pemerintah.

“Soalnya sudah aturan dari negara/pemerintah, pokoknya mengikuti karena kerja di atas lahan pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Johan salah satu pedagang di lapangan sebelah timur mengaku tidak berjualan lantaran omsetnya sepi. 

“Saya libur mas, jualan dibubarkan terus. Sekarang jualan jam 7 baru ada pembeli, jam 8 sudah disuruh tutup, kan sama saja bohong. Hanya lelah mendorong gerobak saja, padahal untungnya tidak seberapa,” kata Johan melalui kontaknya. (Jay)

banner 120x500
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan