fbpx

PROJO BLORA SEBUT VAKSIN GRATIS BUKTI KEHADIRAN NEGARA

  • Bagikan
1000 TENAGA PENDIDIK DI ATAS USIA 50 TAHUN AKAN DIVAKSIN MINGGU DEPAN
Ilistrasi

Blora – Melalui Sekretaris Jenderal, Handoko, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, menilai program vaksin berbayar akan membuka peluang bagi oknum-oknum yang akan mengambil keuntungan sendiri dari ‘bisnis Covid-19’ di Indonesia. 

Selaras dengan pimpinan pusat, DPC Projo Kabupaten Blora menyatakan sikap menentang kebijakan jual beli vaksin. 

Dewan Penasehat Projo Kabupaten Blora, Daniel  mendorong pemerintah agar tetap menyediakan vaksin gratis bagi masyarakat. 

“Projo Kabupaten Blora mendorong pemerintah untuk tetap menggratiskan vaksin untuk masyarakat. Ekonomi masyarakat tengah lesu, perusahaan juga banyak yang merugi, vaksinasi berbayar tentunya akan memberatkan masyarakat,” pungkas Daniel, Senin (12 Juli 2021). 

Daniel menambahkan, ditengah masyarakat yang seakan tengah hilang harapan dijawab oleh pemerintah dengan memberikan vaksin gratis untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar Covid-19.

“Vaksin gratis telah membuktikan kalau negara hadir melindungi rakyatnya. Ini perlu dilanjutkan agar masyarakat tidak patah arang dan mau sama-sama berjuang perang melawan pandemi,” ucap Daniel.

Ketua Projo Kabupaten Blora, Suhatmi meminta masyarakat untuk menghentikan perdebatan tentang Covid-19. meminta Pemkab Blora untuk serius dalam penanganan Covid-19.

Untuk itu, Suhatmi mendorong Pemkab Blora segera memaksimalkan penggunaan anggaran Covid-19. penanganan pandemi. 

“Pemkab tidak boleh main-main, kalau memang ada anggaran segera gunakan untuk penanganan Covid-19. Buat tempat isolasi mandiri yang dipantau oleh tenaga medis. Jangan sampai pasien hanya diminta isolasi di rumah tanpa ada penanganan medis yang memadai,” tutup Suhatmi.

Sementara itu, menanggapi perdebatan terkait Vaksinasi berbayar, Seperti dikutip di berbagai media, Kemenkes melalui Jubir vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan seiring lonjakan kasus saat ini, Kemenkes memperoleh masukan dari masyarakat untuk mempercepat vaksinasi melalui jalur individu.

“Vaksinasi Gotong Royong individu ini sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi,” jelas Nadia.

Masih menurut Nadia, dari sisi pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah karena dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatannya berbeda.

“Vaksinasi Gotong Royong individu ini tidak wajib dan juga tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah,” paparnya.

“Vaksinasi Gotong Royong individu hanya akan menggunakan vaksin merek Sinopharm, sementara vaksin pemerintah akan menggunakan vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax,” tutupnya. (Jay)

  • Bagikan