PROYEK JALAN NASIONAL GANGGU AKTIVITAS, WARGA NGAMPEL LAYANGKAN KELUHAN

Blora- Proyek nasional Preservasi Pelebaran Jalan Rembang-Blora  yang saat ini belum tuntas dikerjakan, mengganggu aktivitas keseharian warga Desa Ngampel Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora. Warga di lokasi terdampak proyek mengeluhkan hal ini, Sabtu (28/12).

 

Pembangunan drainase yang tak kunjung tuntas membuat aktivitas warga Desa Ngampel Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora terganggu

Pembangunan drainase yang tak kunjung tuntas membuat aktivitas warga Desa Ngampel Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora terganggu

 

Kepala Desa (Kades) Ngampel, Astiadi Maryanto akan melayangkan surat keberatan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VII Semarang dan memaparkan poin-poin keberatannya. Salah satunya, pengerukan untuk drainase yang telah berlangsung sejak 3 bulan silam, hingga kini tidak ada kegiatan pengerjaan.

Akibatnya, warga yang tinggal di kawasan tersebut terganggu kegiatan kesehariannya. Di lokasi tersebut, tidak sedikit warga yang memiliki toko maupun tempat usaha. Tidak adanya tanda peringatan di lokasi proyek juga membahayakan pengguna jalan.

Anggota Komisi C (Bidang Pembangunan), M Muchklisin mengamini keluhan warga Ngampel tersebut. Politisi PKB yang juga berdomisili di Desa Ngampel ini menyayangkan buruknya pengerjaan proyek nasional tersebut.

“Pertama, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Pengerjaan juga terkesan tidak serius, jeda waktu antara pengerukan dan pengerjaan sangat lama, 3 bulan,” paparnya.

Muchklisin menambahkan, pembangunan drainase tidak menggunakan lantai dasar sehingga akan terjadi kikisan sehingga rentan rusak. Ada juga bagian drainase yang rusak, namun tak kunjung diperbaiki.

Dirinya juga menyinggung kerugian warga akibat pembangunan yang tak kunjung tuntas, khususnya bagi warga yang membuka toko maupun tempat usaha. Tak hanya itu, pihak pelaksana juga tidak memasang tanda peringatan di lokasi pengerjaan drainase.

“Ada juga lorong akses utama masuk, sudah dikeruk tapi tidak ada safety disitu, atau tanda-tanda peringatan. Itu kalau ada kecelakaan, apa dia mau tanggung jawab,” imbuhnya.

Lebih dari itu, kualitas proyek tersebut juga menjadi pertanyaan tersendiri. Muchklisin menyayangkan, proyek nasional yang dikerjakan oleh pelaksana PT Buton Tirto Baskoro dengan anggaran sebesar Rp 136 Milyar tersebut terkesan asal-asalan.

“Apalagi kalau bicara kualitas. Standarisasinya seperti apa, saya lihat kok tidak ada keseriusan. Ini uang negara yang harus digunakan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Ardita Manurung mengatakan, pihaknya telah meninjau lapangan merespon keluhan warga tersebut. Dijanjikan, proyek ini akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

“Sedang kita perbaiki, pak. Kemarin saya sudah ke lapangan dan bertemu dengan beberapa warga. Akan diselesaikan sebelum 31 Desember,” ujarnya. (jyk)

Subscribe

Terima kasih telah membaca berita kami, Isi Kotak di Bawah untuk berlangganan newslatter kami.

No Responses

Tinggalkan Balasan