fbpx

RATUSAN WARGA KEMBALI GELAR AKSI DUGAAN KECURANGAN PERADES

Isu kecurangan perekrutan Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Blora terus bergulir. Kali ini ratusan warga kembali turun jalan. Mulai dari Alun-alun Blora hingga depan kantor Sekda Blora. Aksi ini merupakan kolaborasi antara Calon Perangkat Gagal (Capraga) Blora, MPC Pemuda Pancasila Blora serta LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN).
Ratusan Warga gelar aksi tuntut dugaan kecurangan pengisian perangkat desa.

Blora, BLORANEWS – Isu kecurangan perekrutan Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Blora terus bergulir. Kali ini ratusan warga kembali turun jalan. Mulai dari Alun-alun Blora hingga depan kantor Sekda Blora. Aksi ini merupakan kolaborasi antara Calon Perangkat Gagal (Capraga) Blora, MPC Pemuda Pancasila Blora serta LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN).

Ketua MPC Pemuda Pancasila, Munaji menduga keras adanya aliran dana sampai ke elit kekuasaan yang menjadi dalang dari semua kecurangan tes perads. Ia mengaku akan mengusut tuntas hingga kasus ini terungkap.

BACA JUGA :  STRES GAGAL PERADES? PONPES INI TERIMA PASIEN DENGAN GANGGUAN MENTAL

“Pemuda pancasila tidak akan mundur, akan mengawal sampai kasus ini benar-benar terungkap. Masukan dari per PAC, kita duga keras ada aliran dana suap-menyuap dan gratifikasi. Jumlah uangnya pokoknya miliyaran,” ungkapnya, Selasa (2/8).

Sementara itu, ketua Capraga Blora, Budi Ismail berharap kasus kecurangan pengisian perangkat desa terungkap. Budi mengaku pernah dibungkam dengan uang agar berhenti mengusut kecurangan tes perangkat desa.

BACA JUGA :  HADIRKAN 3 SAKSI, TANGGAL SK DIBUAT MUNDUR

“Kami bangkit untuk membongkar kecurangan perades. Kami pernah ditawar Rp150 juta untuk tidak melanjutkan gerakan ini, ada dari orang-orang dibalik pengisian, inisialnya S,” ungkapnya.

Masa aksi menuntut untuk menangkap dalang dibalik perangkat desa, bukan hanya wayangnya. Aksi demo kecurangan pengisian perangkat desa rencananya akan dilanjutkan di depan gedung KPK Jakarta pada 10 Agustus mendatang.

Korlap, Seno Margo Utomo menambahkan, bahwa LSM PKN pernah ada tawaran berupa uang miliaran untuk berhenti dari pergerakan menuntut kecurangan perades. Pihaknya menolak dan menyebutkan nama yang menyuap.

BACA JUGA :  TAK HADIR, PELANTIKAN AMI'UL KHASANAH DIUNDUR

“Ada tawaran satu miliar itu benar, bahkan tawaran sekarang nilainya lebih tinggi. Indikator awal sudah terbukti surat penawaran dari kampus menyebutkan nama Bambang AW. Padahal dia bukan koordinator resmi. Diduga dia yang mengkondisikan. Dia adalah tim setengah sebelas, ketua Partai Perindo di Blora,” ungkap Seno. (Jam).