Surakarta, BLORANEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menghadiri Deklarasi Puncak Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) sekaligus Ikrar Setia Eks Anggota JI kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Acara ini digelar di Convention Hall Tirtonadi, Kota Surakarta, pada Sabtu (21/12/2024).
Sekitar 7.000 eks anggota JI dari berbagai daerah turut berpartisipasi dalam acara ini. Deklarasi tersebut menjadi puncak dari rangkaian kegiatan serupa yang telah dilakukan di 44 lokasi lain di seluruh Indonesia.
Acara ini terselenggara atas kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Polri, dan eks anggota JI.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut deklarasi ini sebagai momentum penting bagi bangsa Indonesia.
“Ini adalah kabar baik. Kita menyambut saudara-saudara kita yang kini memilih bergabung kembali dengan NKRI,” ujar Sigit.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan lunak (soft approach) yang dilakukan telah membuahkan hasil, menciptakan komitmen bersama untuk menjaga persatuan bangsa dan memperkuat NKRI.
Sementara itu, Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan pendampingan bagi eks anggota JI untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
“Kami akan memberikan pelatihan kewirausahaan, wawasan kebangsaan, dan pendampingan lainnya, agar mereka dapat hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk,” jelas Eddy.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus berupaya mencegah ekstremisme berbasis kekerasan. Langkah strategis dilakukan melalui kebijakan seperti:
Surat Keputusan Gubernur Jateng No.351/6 Tahun 2024 yang membentuk Tim Sistem Deteksi Dini dan Respon Dini terhadap ekstremisme kekerasan dan terorisme.
Sinergi lintas pihak dengan Forkopimda, Densus 88 Anti Teror, OPD, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk eks napiter.
Program pembinaan deradikalisasi melalui pelatihan seperti digital marketing, peracikan kopi, dan pengurusan administrasi kependudukan. Hingga Juli 2024, sebanyak 351 eks napiter telah dibina di Jawa Tengah.
Kerja sama dengan Kanwil Kemenag Jateng, Wahid Foundation, dan BNPT melalui program Sekolah Damai serta pemantauan pesantren yang masuk radar BNPT.
Dengan pendekatan terintegrasi ini, pemerintah berharap eks anggota Jamaah Islamiyah dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, menciptakan kehidupan yang damai, dan menjauhkan masyarakat dari potensi radikalisme. (Jyk)