fbpx

SAMBUT NEW NORMAL, PKB BLORA HARAP ANGGARAN UNTUK PESANTREN

  • Bagikan
Para juara lomba Musabaqah Kitab Kuning dalam Festival Hari Santri Nasional (HSN) 2018 berfoto bersama Pengurus PKB Blora di kantor DPC PKB Blora
Para juara lomba Musabaqah Kitab Kuning dalam Festival Hari Santri Nasional (HSN) 2018 berfoto bersama Pengurus PKB Blora di kantor DPC PKB Blora

Blora – Partai Kebangkitan Bangsa melalui Ketua DPC Blora H. Abdul hakim berharap pemerintah mengalokasikan anggaran pada pesantren yang ada di kabupaten Blora seiring diberlakukannya kebijakan New normal, sebab proses belajar mengajar di Pesantren bersifat komunal dan bersama-sama.

 

Para juara lomba Musabaqah Kitab Kuning dalam Festival Hari Santri Nasional (HSN) 2018 berfoto bersama Pengurus PKB Blora di kantor DPC PKB Blora
H. Abdul Hakim (paling kanan)  bersama Para juara lomba Musabaqah Kitab Kuning dalam Festival Hari Santri Nasional (HSN) 2018.

 

“Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk pendukung  aktivitas belajar mengajar dalam suasana new normal. Bagaimana agar para santri maupun pengajar tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar,” papar Abdul hakim.

Lebih lanjut, dukungan sarana prasarana tersebut antara lain rapid tes, vitamin dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan New normal di pondok pesantren serta bantuan yang dapat membantu keberlangsungan Lembaga Pesantren.

Hakim menjelaskan lembaga Pesantren terpaksa memulangkan santrinya guna memutus rantai penyebaran virus civid-19, dalam suasana Pandemi tidak semua Wali Santri memiliki kemampuan dalam membayar iuran bulanan bahkan sebagian ada yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Di sisi lain Pondok Pesantren juga harus tetap memberi penghidupan bagi para Pengajar dan civitas akademik.

“Pondok pesantren memerlukan bantuan secara ekonomi, anggaran untuk operasional Pesantren dan para pengajar yang tetap melakukan aktivitas mengajar jarak jauh,” lanjutnya.

Hal yang juga perlu dilakukan, lanjutnya, sosialisasi atau panduan teknis dari Pemerintah mengenai bagaimana menerapkan ‘New normal’ dalam proses belajar mengajar di Pondok Pesantren. Apa saja yang boleh, dan tidak boleh dilakukan sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19. 

Untuk mendorong terealisasinya anggaran tersebut, Hakim mengklaim telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19  agar hal ini masuk dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 54/2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional. (Spt).

  • Bagikan