Blora, BLORANEWS – Komisi A DPRD Blora menyoroti serapan anggaran beberapa OPD di Blora yang dinilai masih rendah. Padahal sisa waktu penyerapan tinggal dua bulan. Namun serapan P-APBD 2023 tercatat masih 66,03 persen atau Rp 1,54 triliun.
Ketua Komisi A DPRD Blora Supar mengatakan, dalam rapat badan anggaran (banggar) sudah disampaikan agar anggaran bisa segera diserap secepatnya.
Terkait serapan anggaran dinsos yang masih rendah, menurutnya tidak masuk akal, melihat waktu penyerapan anggaran yang sudah mepet.
‘’Logikanya juga enggak masuk. Kalau dinsos penyerapan rendah kalau melihat waktu ya tidak mungkin. Tapi rata-rata alasannya itu, karena kegiatan banyak di P-APBD 2023,” terangnya.
Ia mengaku belum mendapatkan penjelasan terkait hal itu. Sehingga ia beserta pihaknya bakal berkoordinasi dengan sekda dan banggar.
Terpisah, Plt Dinsos P3A Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, penyerapan anggaran di dinasnya rendah karena menunggu dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang belum turun.
‘’Setelah saya cek kembali ada kegiatan DBHCHT yang belum cair,” katanya.
Untuk OPD yang serapan anggarannya kategori rendah meliputi, Dinsos P3A dengan serapan anggaran 37,31 persen atau Rp 6,7 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora sebesar 47,94 persen atau Rp 90,6 miliar.
Kemudian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) terserap 54,02 persen atau Rp 11,8 miliar. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4) 56,78 persen atau Rp 25,7 miliar. Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 57,20 persen atau Rp 1,7 miliar. (Dj)
