SINERGI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI JATENG DIPERKUAT, BUYUNG WIROMO RESMI JABAT KEPALA BPKP

Foto: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jateng di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (8/7/2025).

Semarang, BLORANEWS.COM – Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperkuat menyusul pelantikan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah yang baru.

Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 8 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Buyung menggantikan Tri Handoyo, pejabat sebelumnya yang telah purnatugas sejak Mei 2025. Sebelum ditunjuk memimpin BPKP Jateng, Buyung menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat.

Dalam sambutannya, Gubernur Luthfi menyampaikan harapan agar penguatan sinergi lintas instansi terus dilakukan, terutama dalam mendukung berbagai program prioritas dan pengawasan pembangunan di Jawa Tengah.

“Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa segera kolaborasi dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan,” ujarnya.

Sejumlah program prioritas akan menjadi fokus kolaborasi, seperti pengawasan pembangunan proyek strategis nasional (PSN), termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek giant sea wall, jalan tol, dan bendungan.

“Kegiatan PSN jadi prioritas pertama,” lanjut Luthfi.

Selain PSN, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dana desa dan bantuan keuangan dari Pemprov Jateng agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk mendukung PSN. Pengawasan dana desa perlu dilakukan, supaya tidak terjadi penyelewengan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.

Setyo Nugroho, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, menambahkan bahwa tantangan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) saat ini cukup kompleks.

BPKP pun mengarahkan fokus pada tiga aspek strategis: pengawasan barang/jasa dan PAD, efektivitas kinerja pemerintah daerah dan desa, serta tata kelola risiko pembangunan.

“BPKP Jawa Tengah hadir juga untuk mengawal program-program prioritas Gubernur Jawa Tengah,” ungkap Setyo.

Ia juga menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor sebagai bagian dari penguatan pengawasan daerah.

“Kita mengawal seluruh program prioritas yang memang created dari Gubernur sendiri untuk memajukan Jawa Tengah yang tercinta, termasuk PSN yang ada di Jawa Tengah. Itu kami kawal, kami tidakhjhh sendirian, kami kolaborasi dan sinergi,” tegasnya. (Jyk)