Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026, dengan menggabungkan strategi intensifikasi pajak dan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan, penguatan sisi pendapatan akan ditempuh melalui penanganan piutang dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Upaya tersebut disampaikan saat ia membacakan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 27 November 2025.
“Peningkatan pendapatan akan kami lakukan dengan penanganan piutang pajak melalui door to door (pintu ke pintu), razia kepatuhan, dan mempermudah akses pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling serta BUMDes,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026, saat rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Kota Semarang, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan, digitalisasi layanan dan inovasi kanal pembayaran diharapkan dapat membuat masyarakat semakin mudah membayar pajak, sekaligus menekan angka piutang.
BUMD Didorong Lebih Adaptif dan Berkelas
Di luar sektor pajak, Pemprov Jateng juga menggenjot kontribusi BUMD agar bisa menjadi salah satu motor penggerak PAD. Sumarno menuturkan, perusahaan-perusahaan daerah diminta untuk mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif dan kompetitif.
Selain memperbaiki tata kelola, pemerintah provinsi juga mendorong pengembangan unit usaha baru yang dinilai potensial.
Sumarno mencontohkan, salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah pembangunan bisnis rest area di jalur strategis Tol Solo–Semarang. Rest area tersebut berlokasi di KM 445B Tuntang, wilayah Kota Salatiga, dan dikelola oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
Peran SPJT juga ikut mengemuka dalam strategi peningkatan PAD. BUMD ini mengelola pabrik garam industri yang mulai resmi beroperasi pada Juni 2025 di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.
Sumarno mengatakan, pengembangan bisnis BUMD lainnya, juga seperti membangun greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.
Target PAD Naik, Belanja Daerah Lebih Efisien
Dari sisi fiskal, Pemprov Jateng menargetkan pendapatan daerah pada 2026 meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Kenaikan tersebut akan dipadukan dengan kebijakan efisiensi di sisi belanja.
Belanja daerah tahun 2026 direncanakan turun 2,79 persen agar ruang fiskal lebih sehat dan belanja bisa lebih tepat sasaran.
Adapun dari sisi pembiayaan daerah, tercatat total pembiayaan sebesar Rp414,5 miliar. Angka itu terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp70 miliar.
Pemprov Jateng berharap, kombinasi strategi intensifikasi pajak, penguatan BUMD termasuk SPJT, serta efisiensi belanja dapat memperkuat struktur PAD sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tahun-tahun mendatang. (Jyk)
