fbpx

TAGIH JANJI, GTT-PTT BLORA HARAP PENERBITAN SURAT PENUGASAN SEBELUM REKRUTMEN PPPK

  • Bagikan
TAGIH JANJI, GTT-PTT BLORA HARAP PENERBITAN SURAT PENUGASAN SEBELUM REKRUTMEN PPPK
Anggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto

Blora – Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berharap penerbitan surat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Blora.

Anggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto mengatakan GTT di Blora secara umum mempunyai tiga persoalan, dari mulai tidak mempunyai legalitas, kesejahteraan dan jaminan bagi mereka.

“Mereka tidak punya legalitas, surat tugas dari Kepsek tidak berlaku, maka mereka harus dinaikkan ke dinas pendidikan Kabupaten Blora, karena dari Bupati dilarang atas UU ASN,” ucapnya saat mengisi 4 pilar Kebangsaan di Gedung Dwijomulyo Kecamatan Ngawen, Minggu (23/05).

Edy berharap Bupati Blora, Arief Rohman menepati Janjinya untuk memberikan surat legalitas berupa surat penugasan sebelum rekrutmen PPPK bulan depan.

“saya harap Bupati Blora untuk memberikan surat legalitas mereka harus segera diselesaikan, itu urgen. Kalau bisa sebelum rekrutmen PPPK, karena itu akan memberi pertimbangan,” ujarnya.

Menurutnya, penghasilan mereka juga harus dinaikkan minimal setara UMK atau lebih karena menyangkut dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM).

“Mosok di bawah UMK, guru hlo ini, menyangkut SDM, jadi harus di atas UMK lah. Kalau jumlah 3000 guru paling hanya 5 Miliar per tahun, kalau minta THR ya paling 7 Miliar per tahun, tapi itu memberi harapan mereka untuk hidup normal. Kalau di bawah UMK ya kasihan. Syukur jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, pensiun kalau ada, iurane gak besar kok, tapi ada hal-hal seperti ini jaminan mereka baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban honorer guru dan tenaga kependidikan (Progata) Kabupaten Blora, Arys Eko Siswanto sudah mengadukan permasalahan ini kepada DPRD Blora dan Pemkab Blora untuk mendapatkan kejelasan terkait legalitas. 

“Kami mohon pak edy sebagai wakil kita di Dewan untuk mengawal, membantu kami untuk perubahan nasib GTT PTT di Kabupaten Blora, khususnya untuk legalitas dari pemerintah kabupaten yang diwakili oleh dinas pendidikan, minimal surat penugasan dari Kepala dinas pendidikan,” ucap Arys.

Menurutnya, satu lembar kertas itu adalah legal untuk menghadapi persiapan besok pendaftaran PPPK. Untuk mendapatkan afirmasi tersebut harus legal diakui negara. Sedangkan untuk kesejahteraan dirinya mengaku bertahap dan mengerti asal dilakukan terbaik, sesuai dengan anggaran APBD kabupaten Blora, karena tidak sedikit kesra malah banyak menimbulkan masalah.

“Kita sudah diberi janji, dari bulan desember, kami sudah mengumpulkan berkas, verifikasi dan validasi data dari kami GTT-PTT untuk diterbitkan surat penugasan, sampai sekarang belum ada realisasi verval itu sudah selesai. Untuk kesejahteraan minimal UMK, tapi bertahap, setiap tahun harus ada perubahan bagi GTT-PTT,” pungkasnya. (Spt)

  • Bagikan