Blora – Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 dimulai pada 20 Januari hingga 18 Februari mendatang.
Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Blora pun bersiap melakukan pengawasan, dengan menggelar Rakor Pengawasan Mutarlih bersama Panwas Kecamatan se Blora di Resto D’Joglo Blora, Selasa (16/1/2018).
Hal itu untuk memberikan pembekalan dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan mutarlih. Serta proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang akan dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) dari KPU.
Menurut Komisioner Panwaskab Blora, Sugie Rusyono, Panwas sudah siap melakukan pengawasan bersama jajarannya yang sudah terbentuk hingga kelurahan dan desa.
“Targetnya, agar proses penyusunan data dan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan prosedur. Adanya daftar pemilih yang akurat, dan adanya keterlibatan masyarakat,” terangnya.
Sehingga seluruh jajaran pengawas sesuai tingkatannya, bisa memberikan masukan ke petugas coklit. “Apabila terdapat kekeliruan disertai dengan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir dan lokasi TPS,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga ini.
Diketahui, di Blora dalam Pilgub ini ada 1.735 petugas PPDP sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Sugie mengungkapkan selama proses tahapan Pilgub 2018, masalah-masalah yang mungkin muncul terkait dengan data pemilih harus dicegah.
Karena masyarakat masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Kemudian ada beberapa data pemilih yang belum bersih dari data-data yang meninggal, pemilih-pemilih fiktif, data ganda.
“E-KTP sangat penting sebagai tanda pemilih akan memberikan hak pilihnya. Juga partisipasi masyarakat yang minim,” bebernya.
Sementara itu, Anggota KPU Blora, M Hamdun mengatakan, agar jajaran Panwas bisa berperan aktif dalam tahapan mutarlih. Apalgai pelaksanaan coklit akan dilakukan secara serentak.
“Nantinya PPDP akan coklit serentak minimal lima rumah disetiap wilayahnya,” katanya.
Pihaknya pun sudah mengantisipasi permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih, dengan Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas coklit.
“PPDP diberi juknis komprehensif dan implementatif. Juga manajemen kontrol waktu yang terukur sesuai tahapan dan koordinasi intensif dengan lintas sektor yang berkaitan dengan daftar pemilih,” ungkap Hamdun.
Ia pun berharap agar media mengekspose, juga mensosisaliasikan pemutakhiran yang masif agar menjadi bagian dari masyarakat.
Kemudian, “pendidikan pemilih yang mencukupi untuk menyadarkan pemilih untuk berpartisipasi aktif,” tandasnya.
Reporter : Ngatono
