fbpx

TAK INGIN KECOLONGAN, KORBAN PENGGUSURAN KALI BALUN MINTA BERTEMU BUPATI

  • Bagikan
Korban penggusuran Kali Balun Cepu di halaman Gedung Setda Blora (foto : Kumparan.com).

Blora – Pemkab Blora kembali dinilai arogan atas kebijakannya dalam normalisasi Kali Balun Cepu. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan kuasa hukum korban penggusuran Kamis (24/11) kemarin, korban justru mencium niat tak sedap dari pertemuan itu.Buntutnya, korban penggusuran Kali Balun melurug Kantor Setda Blora dan meminta bertemu Bupati Blora Djoko Nugroho.

 

Korban penggusuran Kali Balun Cepu di halaman Gedung Setda Blora (foto : Kumparan.com).

 

Dilansir SuaraBanyuurip.com, sebelumnya, Pemkab Blora melalui Asisten 1 Setda Blora Setyo Edy mengatakan pertemuan tertutup itu untuk membahas kronologi relokasi perumahan di kawasan Balun Sawahan itu. Merasa tak dilibatkan, warga korban relokasi menuding Pemkab menyimpan maksud tak baik dari pertemuan tertutup itu.

Tak ingin kecolongan, warga korban penggusuran kembali mendatangi Kantor Setda Blora dan meminta bertemu Bupati. Salah satu poin yang ingin disampaikan warga korban penggusuran adalah ganti rugi penggusuran tersebut.

“Dengan asumsi tiap warga mendapatkan 30 juta rupiah, yang telah dihitung ada sekitar 1 milyar rupiah,” jelas Koordinator warga korban penggusuran Agus Iswanto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Bloranews.com, rencana Pemkab Blora melakukan normalisasi di Kali Balun berimbas dengan digusurnya sejumlah rumah semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

Bulan Juli kemarin, warga yang menolak digusur harus berhadapan dengan petugas. Peristiwa ini diwarnai adu mulut antara warga dan petugas. Seorang perempuan, warga korban penggusuran jatuh pingsan karena melihat rumahnya digusur.

Meski status tanah tersebut adalah tanah pemerintah, rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut rutin membayar pajak dan memiliki KK. Sejak saat itu, Pemkab Blora dinilai tidak cermat dalam melakukan analisa dampak lingkungan atas kebijakannya, dalam penggusuran pemukiman rakyat kecil itu.

Warga korban penggusuran, mendirikan tenda tidak jauh dari rumahnya yang telah dibongkar paksa petugas. Meski telah mengadukan nasibnya ke DPRD Blora, jawaban dari wakil rakyat ini justru tidak jelas.

Ketua DPRD Blora Bambang Susilo mengatakan, pihaknya tidak dapat memutuskan secara sepihak dan berjanji akan meminta klarifikasi dari instansi pemerintah terkait. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar Bupati Blora merespon tuntutan warga korban penggusuran Kali Balun atas ganti rugi tersebut.

Reporter : Fawaidi M

 

  • Bagikan