Blora- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora akhirnya buka suara untuk merespon berbagai tudingan yang bergulir terkait perekrutan Panwascam. Dinilai, polemik tersebut terjadi lantaran perbedaan persepsi belaka.
“Bawaslu lembaga vertikal, harus menjaga independensi. Koordinasi harus tetap dijaga dan dilaksanakan,” ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Lulus Mariyonan, dalam konferensi pers di kantor setempat, Senin (30/12).
Sebelumnya, Bupati Blora Djoko Nugroho menyayangkan sikap Bawaslu Blora yang cenderung tertutup dengan dalih independensi. Bawaslu menilai, tudingan tersebut hanyalah persepsi belaka karena belum ada pertemuan antara Bawaslu dengan Pemkab Blora.
“Ini hanya perbedaan persepsi saja, karena belum ketemu. Terkait kami tidak mau diajak koordinasi, itu tidak benar. Kami banyak keterbatasan,” imbuh Lulus.
Tak hanya itu, Lulus menambahkan, pihaknya berencana akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Blora dalam waktu dekat. Pasalnya, dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu membutuhkan fasilitasi dari para stakeholder terkait.
“Bawaslu merencanakan untuk berkoordinasi dengan Pemkab. Mohon diberikan waktu untuk menghadap menyampaikan beberapa hal. Misal marah juga kami terima. Masih banyak fasilitasi yang kita butuhkan, (misalnya) pemetaan potensi kerawanan,” lanjutnya.
Terkait perekrutan Panwascam, Bawaslu Blora menegaskan, proses tersebut telah dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ada. Proses penggantian Panwascam terpilih yang belakangan mengundurkan diri, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Proses yang kami lalui akan tetap berjalan, sudah sesuai juklak. Perekrutan Panwascam berpedoman keputusan ketua Bawaslu (tentang) pelaksanaan pembentukan Panwas. Proses PAW akan diverifikasi,” pungkasnya. (top)
