Semarang- Senin, (7/3/2022) sekitar 700 driver ojek online (ojol) lakukan aksi didepan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi tersebut langsung direspon Pemprov Jateng dengan mengajak beberapa perwakilan driver ojol dengan berdialog di Kantor Gubernur.
Dalam pertemuan, Kepala Dinas Perhubungan Henggar Budi Anggoro mengatakan, aspirasi yang disampaikan para driver ojol akan segera ditindaklanjuti dalam dua pekan ini.
“Saya akan bergerak, karena saya sudah diperintah Pak Sekda. Nanti minggu ini, segera akan saya panggil aplikator. Kalau memang harus kita ketemu dengan pimpinannya, akan saya lakukan itu. Kalau saya butuh tambahan masukan dari njenengan, saya panggil njenengan,” jelasnya dalam audiensi.
Terkait regulasi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov Jateng akan membantu mengkomunikasikan.
“Tadi kalau perbedaan persepsi tadi, masalah jarak dan sebagainya, tentu saja menurut saya perlu didiskusikan supaya sinkron. Ini kan kita menuju ke titik fair saja kan?,” katanya.
Disampaikan koordinator aksi, Didik dalam orasinya, setidaknya ada empat tuntutan yang diajukan. Pertama soal pengembalian tarif yang angkanya sekitar Rp 7.200 untuk jarak maksimum 3 sampai 4 km. Kedua peninjauan ulang persentase komisi untuk driver. Ketiga aplikator diminta lebih memberikan jaminan keselamatan atau kecelakaan. Dan terakhir permintaan adanya payung hukum dari Pemda dalam Pergub sebagai jaminan kepada para mitra terkait kuota ojek online di Jawa Tengah. (Jam).
