Blora, BLORANEWS.COM – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami penurunan meski garis kemiskinan mengalami peningkatan.
Hal ini berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora yang dirilis pada 22 Oktober 2024.
Berdasarkan data ini, persentase penduduk miskin di Blora pada Maret 2024 tercatat sebesar 11,42 persen atau sekitar 99,14 ribu jiwa, menurun 0,07 persen atau sekitar 0,47 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun demikian untuk garis kemiskinan di Blora tercatat meningkat, dengan nilai mencapai Rp 464.959 per kapita per bulan pada Maret 2024, yang merupakan kenaikan sebesar 9,37 persen dari Rp 425.135 per kapita per bulan pada Maret 2023.
Penurunan angka kemiskinan ini berbanding terbalik dengan peningkatan pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik dari 1,35 pada Maret 2023 menjadi 1,59 pada Maret 2024, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,25 menjadi 0,3.
Plt Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, menyambut baik capaian positif ini, walaupun ia menggarisbawahi bahwa penekanan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
“Penurunan angka kemiskinan ini adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial masyarakat. Pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada pengurangan angka kemiskinan di Blora,” ujar Mbak Etik, Kamis (31/10/2024).
Dirinya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora terus mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai upaya, seperti bantuan sosial, akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, serta penguatan sektor ekonomi mikro.
Mbak Etik menegaskan pentingnya kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas dalam mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, terutama dalam mengatasi kemiskinan.
“Kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan kemiskinan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Menurut Mbak Etik, data ini akan menjadi panduan untuk merancang kebijakan yang lebih terfokus pada pengentasan kemiskinan, terutama bagi masyarakat miskin ekstrem. Dengan kolaborasi dan program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran, ia berharap Kabupaten Blora dapat mencapai target SDGs 2030.
Sementara itu, Kepala BPS Blora, Rukhedi, menjelaskan bahwa kenaikan pada Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin masih berada dalam kondisi rentan.
“Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan meningkat karena meski jumlah penduduk miskin berkurang, kesenjangan ekonomi dan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin masih perlu diperhatikan. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” jelas Rukhedi.
Rukhedi juga menyoroti bahwa kenaikan garis kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan minimum untuk hidup layak di Blora.
“Dengan garis kemiskinan yang naik, kebutuhan dasar untuk hidup layak juga mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih dari semua pihak untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan,” tutup Rukhedi.(Dinkominfo Blora)
