Semarang, BLORANEWS.COM – Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan relawan paralegal dari Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).
Kolaborasi ini diresmikan lewat peluncuran program Relawan Paralegal Muslimat NU yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (20/4/2025).
Sebanyak 90 relawan yang tergabung dalam Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Tengah resmi dikukuhkan sebagai paralegal. Mereka akan memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya.
“Kami senang, Pemprov Jateng saat ini sudah melakukan MoU dengan Muslimat NU. Ini bentuk sinergi yang penting,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam sambutannya.
Taj Yasin menyebut, program ini sejalan dengan visi pembangunan Pemprov Jateng lima tahun ke depan, khususnya melalui inisiatif Kecamatan Berdaya.
“Lima tahun ke depan, kami memiliki program Kecamatan Berdaya yang menyasar perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kehadiran paralegal sangat krusial, terutama karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah masih tinggi.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terjadi peningkatan signifikan: kasus kekerasan perempuan naik dari 939 (2022) menjadi 1.019 (2024), dan kekerasan terhadap anak naik dari 1.214 menjadi 1.349 kasus.
Kekerasan fisik masih dominan pada perempuan (41,3%), sedangkan kekerasan seksual mendominasi kasus pada anak (46,6%). Taj Yasin juga menyoroti hambatan budaya yang membuat korban enggan melapor.
“Di kota besar seperti Semarang, paralegal mungkin sudah dikenal. Tapi di banyak tempat, korban masih merasa pekewuh. Padahal mereka butuh perlindungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa korban dari berbagai latar belakang, termasuk pesantren dan penyandang disabilitas, harus mendapat kesempatan membangun kembali kehidupan mereka.
Dalam acara tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, turut hadir dan menyematkan simbol paralegal secara simbolis.
Ia didampingi Ketua TP PKK Jateng Nawal Arafah Yasin dan Ketua PW Muslimat NU Jateng, Ismawati Hafiedz. Menteri PPPA menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan.
“Saya percaya, kekuatan untuk mencegah kekerasan tidak hanya datang dari pemerintah. Masyarakat, termasuk organisasi seperti Muslimat NU, adalah pilar utama,” ucap Arifatul.
Ia pun berharap Jawa Tengah dapat menjadi contoh nasional dalam membangun sistem perlindungan yang kuat dan menyeluruh, bahkan hingga tingkat desa.
Selain peluncuran, acara juga diisi dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Wakil Gubernur dan Menteri PPPA, serta perjanjian kerja sama antara Muslimat NU, Kemenag, dan DP3AKB Jateng. (Jyk)
