Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) melalui berbagai program terarah.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Jawa Tengah per Februari 2025 tercatat masih di angka 4,33 persen.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa langkah strategis yang diambil saat ini adalah dengan memanfaatkan desa sebagai pusat pendataan tenaga kerja.
“Kemudian kita intervensi programnya dari dinas-dinas provinsi terkait, termasuk dari kementerian masuk ke sana,” ujar Luthfi usai memimpin rapat koordinasi ketenagakerjaan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (2/6/2025).
Dengan pendekatan berbasis desa, pemerintah dapat mengetahui siapa saja warga yang menganggur berikut alamatnya.
Hal ini membuat penyaluran program menjadi lebih terarah. Intervensi tersebut juga akan melibatkan banyak pihak, mulai dari sektor pemuda, produk unggulan desa, hingga peluang kerja di bidang pertanian dan ekonomi kreatif.
Selain itu, Pemprov juga tengah memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK).
Luthfi menekankan pentingnya menjalin koneksi antara dunia pendidikan dengan industri agar kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi secara tepat.
Ia juga mendorong peningkatan program magang ke luar negeri, seperti Jepang dan negara lainnya, sekaligus memanfaatkan proyek strategis nasional (PSN) untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, mengungkapkan bahwa investasi di sektor padat karya memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Namun, menurutnya masih ada tantangan di lapangan.
“Ada juga yang terkendala dengan jarak, terus ada juga kaitannya dengan upah. Ini yang harus kita tangani bersama,” katanya.
Aziz juga menyebut bahwa Jepang menjadi negara tujuan magang yang paling potensial, meski memiliki tuntutan cukup tinggi dari sisi bahasa, budaya, dan kondisi fisik.
Negara lain yang juga menjadi tujuan potensial di antaranya Korea Selatan, Jerman, Polandia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, hingga negara-negara Timur Tengah.
“Jepang itu potensinya sangat besar. Tuntutannya adalah bahasa, budaya, dan fisik. Di sana berbeda dengan Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyisipkan pelatihan bahasa sebagai persiapan siswa yang ingin mengikuti program kerja ke luar negeri.
“Itu bisa kerja sama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan SO (sending organization). Biasanya yang mau magang itu dapat materi bahasa 6 bulan di BLK, kalau sudah ada dasar itu dari sekolah maka tinggal pemantapan saja, tidak perlu waktu lama di BLK,” ujarnya. (Jyk)
