Semarang, BLORANEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi atas langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang membentuk Forum Rektor bersama 44 perguruan tinggi. Upaya ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk membumikan kebijakan publik berbasis riset akademik.
Dalam agenda Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) se-Indonesia yang digelar di Hotel Tentrem Semarang, Jumat (9/5/2025), Tito menyampaikan dukungannya atas kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi.
“Itu good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan, itu bukan sekadar feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito di hadapan para peserta.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, serta perwakilan MWA dari 24 PTN-BH seluruh Indonesia.
Tito menyebut, pendekatan berbasis riset semacam ini seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain. Ia mengingatkan banyak kebijakan gagal karena minim kajian dan data pendukung.
“Jangan asal bangun. Studi dulu. Jangan sampai seperti kasus Lapindo. Kalau riset dilakukan sejak awal, banyak bencana bisa dicegah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran kampus dalam merespons isu-isu daerah seperti kemiskinan, stunting, dan bencana alam.
“Kalau hasil riset perguruan tinggi bisa jadi kebijakan, itu bukan cuma membantu pemerintah, tapi juga jadi kebanggaan bagi dunia akademik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi sudah berjalan, salah satunya dengan Universitas Diponegoro (Undip) dalam proyek pengolahan air payau menjadi air layak minum.
“Ini sudah kita jalankan di Pekalongan dan Sayung Demak. Kami bersama Undip mengolah air payau jadi air siap minum. Ini bisa jadi role model daerah pesisir lainnya. Intinya, kampus kami libatkan sejak hulu,” ujar Luthfi.
Melalui Forum Rektor, ia berharap seluruh kebijakan Pemprov Jateng nantinya ditopang oleh kajian ilmiah dan data lapangan, agar solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Jyk)
