Semarang, BLORANEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh kepala desa dalam menjalankan program pembangunan, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada 7.810 kepala desa dalam acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).
“Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), Tiga Pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” katanya.
Mantan Kapolda Jateng itu menjelaskan, kegiatan Sekolah Antikorupsi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum bagi para kepala desa, sekaligus menjadi langkah awal dalam mempercepat pembangunan desa di Jawa Tengah. Ia menyebut, Sekolah Antikorupsi ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia.
Selain memberikan pembekalan hukum, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali peran tiga pilar di pemerintahan desa, yakni kepala desa atau lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
Pada tahun 2025, Pemprov Jawa Tengah akan menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp1,2 triliun untuk desa-desa di seluruh wilayahnya. Luthfi berharap, pembangunan di tingkat desa akan berjalan optimal dan memberikan dampak besar sesuai dengan visi dan misi provinsi.
Pendampingan kepada kepala desa, kata dia, tidak hanya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tetapi juga melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab dalam pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, desa merupakan “etalase negara” karena menjadi ujung tombak pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang berawal dari desa akan mempercepat kemajuan Jawa Tengah.
Melalui Sekolah Antikorupsi ini, Luthfi mendorong para kepala desa untuk aktif bertanya dan memahami sepenuhnya batasan dalam menjalankan tugas mereka.
“Ingat, tidak ada kades yang ditinggal (dalam pembangunan desa). Nek ono opo-opo (kalau ada apa-apa) koordinasikan dengan tiga pilar dulu,” ujarnya. (Jyk)
