Wonosobo, BLORANEWS.COM – Pemerintah pusat bakal menyalurkan bantuan sosial senilai Rp12,396 triliun kepada 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan nol persen pada 2026.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam pertemuan bersama para pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025), menekankan pentingnya konsolidasi data dan program di lapangan.
Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: tidak boleh ada program yang jalan sendiri-sendiri.
“Awal mula dari keberhasilan program itu adalah kesamaan data. Kalau data sudah sinkron, baru bisa dirancang perencanaan dan implementasi secara tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi pun jadi lebih terukur, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Data Kemensos menyebutkan pilar kesejahteraan sosial di Jawa Tengah terdiri dari 4.986 Pendamping PKH, 543 TKSK, 5.333 PSM, 1.064 TAGANA, 28 Pelopor Perdamaian, serta 111 Pendamping Rehabilitasi Sosial.
Pilar-pilar inilah yang menjadi garda terdepan dalam memastikan data penerima bansos akurat dan mutakhir.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir dalam acara itu menyatakan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal data dan kebijakan intervensi.
“Jika data kita sudah terintegrasi, maka upaya penanggulangan kemiskinan bisa lebih terarah. Pemerintah pusat dan daerah bisa saling topang,” ungkapnya.
Menurut Luthfi, data BPS per September 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58 persen, sementara kemiskinan ekstrem berada di angka 0,89 persen. Untuk menekan angka tersebut, Pemprov Jateng sudah menjalankan berbagai strategi.
Strategi itu mencakup pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan, dan pemangkasan kantong-kantong kemiskinan.
Salah satu langkah nyata adalah Program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang menyasar 1.287 desa prioritas.
“Kalau ada desa dengan angka penerima bansos di atas 60 persen, maka dinas terkait langsung kami turunkan. Itu sudah jadi perhatian utama,” jelasnya.
Pemprov Jateng juga menggulirkan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17.000 unit rumah di 2025.
Di sektor pendidikan, sekitar 5.000 pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menerima beasiswa lewat kerja sama dengan SMA/SMK swasta.
“Kami juga mendukung rencana pemerintah pusat soal sekolah rakyat. Semua berbasis data Kemensos agar tepat sasaran,” pungkas Luthfi. (Jyk)
