Klaten, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengerahkan tim khusus untuk memverifikasi kelayakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di berbagai kabupaten dan kota.
Langkah ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov dalam memastikan pengelolaan sampah di daerah berjalan sesuai standar dan tidak memicu keluhan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, urusan TPS memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, namun pihaknya akan turut mendampingi untuk memastikan tidak ada persoalan di lapangan.
“Akan dilakukan verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jateng,” ucap Luthfi saat melakukan kunjungan kerja ke Klaten, Kamis (15/5/2025).
Langkah ini sekaligus merespons insiden keluhan warga di Klaten terkait pengelolaan TPS. Menurut Luthfi, Bupati Klaten telah turun langsung mengecek lokasi tersebut.
Kini giliran tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah yang akan menindaklanjuti dengan verifikasi teknis.
Sebagai mantan Kapolda Jateng, Luthfi menyatakan bahwa penanganan sampah adalah prioritas penting dalam mendukung target nasional “zero waste” tahun 2029, sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyebut, koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus dilakukan secara intensif.
Bahkan, Satgas khusus pengelolaan sampah sudah dibentuk untuk mengakselerasi langkah-langkah strategis, termasuk menghadapi agenda Rakornas Pengelolaan Sampah di Banyumas pada Juni 2025.
Di sisi lain, sejumlah daerah di Jawa Tengah telah memulai terobosan dalam pengelolaan sampah. Seperti TPST Jeruklegi di Cilacap yang mampu mengolah 150 ton sampah per hari menjadi RDF. TPST BLE Banyumas juga memproduksi RDF, paving block, dan maggot.
Sementara itu, TPA Putri Cempo Solo memanfaatkan sampah hingga 450 ton per hari untuk diubah menjadi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 megawatt.
Di Magelang, TPST regional sedang dikembangkan dengan dukungan dari AIIB, dan ditarget mampu menangani 200 ton sampah per hari.
Pemprov juga mendorong program desa mandiri sampah, yang dalam dua tahun terakhir telah menjangkau 88 desa. Peningkatan kapasitas TPA di Rembang, Temanggung, dan Jepara masing-masing hingga 100 ton per hari juga tengah dijalankan.
Langkah-langkah tersebut, menurut Luthfi, adalah bagian dari transformasi pengelolaan sampah yang tidak hanya menekankan pada pengurangan volume, tapi juga menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan lingkungan.( Jyk)
