Blora – Aksi Mogok Mengajar ratusan guru honorer K2 di Blora mendapat perhatian dari berbagai pihak. Termasuk, para wakil rakyat yang duduk di komisi D DPRD Blora. Mereka mengajak semua pihak bersikap arif dalam menyikapi aksi ini.
Aksi yang dilakukan para guru honorer K2 lantaran tak dapat mengikuti CPNS 2018 akibat terbitnya Permenpan RB 36/2018 ini, semakin mencuri perhatian. Pasalnya, aksi ini berlangsung di tengah pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) SD di Kabupaten Blora.
“Ini bukan masalah, apakah Aksi Mogok Mengajar itu berdampak serius atau tidak. Ini tentang siswa yang merupakan aset bangsa. Kita harus berupaya agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, karena itu merupakan hak siswa,” ujar anggota Komisi D DPRD Blora, Aliudin, Selasa (18/09).
