Semarang, BLORANEWS.COM – Keterlibatan Santri Gayeng Nusantara (SGN) dalam mendukung program-program pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu harapan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat menghadiri halal bihalal SGN di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (7/4/2025).
Dalam forum tersebut, Taj Yasin mendorong SGN untuk tak segan menyampaikan kritik dan saran. Ia menilai, SGN dengan jaringan yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki kekuatan dalam menjangkau persoalan masyarakat secara langsung dari desa.
“Saya harap SGN jadi salah satu rekanan pemerintah untuk ikut andil mengawal program-program pemerintah,” kata dia.
Ia juga mencontohkan kontribusi SGN dalam menyampaikan masukan terhadap program penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mulai diberlakukan pada 8 April hingga 30 Juni 2025. Menurutnya, SGN menyoroti perlunya inovasi lokasi pembayaran agar lebih mudah dijangkau masyarakat serta kendala administratif terkait penggunaan KTP asli pemilik kendaraan.
“Lalu saya cari cara. Ke depan kami ingin libatkan SGN, organisasi-organisasi (kemasyarakatan) berperan jadi outlet untuk permudah masyarakat dalam membayar pajak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengenalkan rencana program Pesantren Obah yang akan dijalankan bersama Gubernur Ahmad Luthfi, dengan salah satu fokusnya adalah pendidikan bagi santri untuk belajar ke luar negeri.
“Pada program Pesantren Obah, kita akan libatkan semua elemen baik dari NU, Muhammadiyah, SGN, dan yang lain. Kita nanti ajak kerja sama,” katanya.
Sementara itu, Ketua SGN Jateng, M. Chamzah Hasan menyampaikan bahwa pihaknya akan memperluas jaringan organisasi dengan menggandeng berbagai kalangan agar peran SGN makin maksimal dalam mendukung prioritas pembangunan di Jateng.
“Saya rasa jelas yang disampaikan Pak Wagub tentang program pengentasan kemiskinan, gizi buruk, kita konsentrasi di situ,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa SGN berkomitmen mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendataan dan penyaluran bantuan RTLH, serta mendorong intervensi gizi dengan pendirian pos layanan kesehatan di pesantren. (Jyk)
