BLORA – Tidak semua kebijakan pemerintah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Kebijakan yang dipandang tidak berpihak pada kepentingan umum, biasanya mendapatkan respon perlawanan. Realitas ini juga terjadi di Blora, tidak semua kebijakan pemerintah Blora diterima oleh masyarakat. Berikut ini 4 reaksi perlawanan masyarakat Blora terhadap kebijakan yang ada, baik kebijakan pemerintah maupun pengambil kebijakan lainnya.
- Long March dan Orasi Terbuka
Long March merupakan reaksi paling terlihat jika masyarakat tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Biasanya, Long March dirangkai dengan orasi terbuka yang menyampaikan gagasan masyarakat atas rasa tidak setuju tersebut. Long March biasanya dilakukan dengan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya. Tak jarang, sepanjang Long March ditampilkan sebuah teatrikal untuk menarik perhatian. Salah satu aksi Long March di Blora adalah Aksi Warga desa Cabean kecamatan Cepu yang menuntut pengusutan kepada CV. Hasil pada tahun 2015. Menurut para demonstran, CV. Hasil merupakan lembaga fiktif yang mengerjakan proyek jalan desa Caben – Sugihwaras.
- FGD / Focus Group Discussion (Diskusi Fokus Terarah)
FGD merupakan reaksi kritis atas kebijakan yang akan, sedang dan telah dilakukan. FGD melibatkan pengambil kebijakan daerah (Forkompimda), akademisi dan perwakilan masyarakat. Dalam FGD akan disampaikan berbagai pandangan dari tiga elemen tersebut, sehingga gagasan yang telah terkumpul dapat menjadi “indikator” penilaian terhadap sebuah kebijakan. Contoh FGD yang pernah dilaksanakan di Blora adalah FGD yang bertajuk “Netralitas PNS dalam Pilkada Blora 2015, mungkinkah ?” dan “Bedah APBD Blora 2016” yang diselenggarakan oleh LSM Cerdas.
- Vandalisme
Vandalisme merupakan seni menarik perhatian dengan mencoret atau merusak fasiltitas publik. Para penggiat aksi Vandal bergerak pada malam hari, untuk menghindari kecaman publik. Tahun 2014, tembok-tembok di jalan pemuda pernah terjadi aksi Vandal. Selain itu, tahun 2015 terjadi aksi Vandal di Stadion Kridosono, tulisan yang tertera di gedung tersebut adalah “Lawan Kriminalisasi Komed Cs. Save Bentolo !”. Disinyalir, aksi ini merupakan respon terhadap penangkapan tiga warga Tinapan – Todanan yang terlibat dalam penyanderaan truk pengangkut air PT GMM. Truk tersebut disandera karena mengambil air pertanian di mata air Sendang Putri tanpa izin warga setempat.
- Kampanye di Media Sosial
Penambangan Semen di kawasan pegunungan Kendeng Utara merupakan realitas yang mengkhawatirkan bagi para petani lokal dan pemerhati lingkungan. Dampak eksploitasi ini dikhawatirkan akan menghilangkan sumber air yang ada. Melalui media sosial, kampanye penyelamatan pegunungan Kendeng Utara pun dilakukan oleh banyak aktivis pecinta lingkungan. Tanda pagar #SaveKendeng dijadikan simbol perlawanan rakyat melawan kebijakan eksploitasi korporasi. Sariman Lawantiran merupakan salah satu aktivis lingkungan Blora yang menjadikan tanda pagar #SaveKendeng sebagai simbol kampanye untuk mengajak masyarakat menolak eksploitasi pertambangan yang tidak terkontrol di kawasan pegunungan tersebut.
Editor : Sahal Mamur
Foto : Tim grafis bloranews
