BREBES CATAT REKOR NASIONAL, 2.000 KPM KELUAR DARI DAFTAR PENERIMA BANSOS

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Graduasi Sukses Brebes Beres di Gedung Serbaguna Islamic Center, Kamis (14/8/2025), yang menandai 2.000 KPM resmi keluar dari daftar penerima bansos.

Brebes, BLORANEWS COM – Kabupaten Brebes menorehkan prestasi nasional. Sebanyak 2.000 keluarga penerima manfaat (KPM) berhasil mengakhiri status sebagai penerima bantuan sosial dan kini menatap masa depan dengan usaha mandiri.

Pencapaian ini dirayakan dalam gelaran Graduasi Sukses Brebes Beres di Gedung Serbaguna Islamic Center, Kamis (14/8/2025).

Hadir di lokasi Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta pejabat dari berbagai instansi.

Graduasi adalah mekanisme Kementerian Sosial untuk mengeluarkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai telah sejahtera dari daftar penerima bansos.

“Sebelumnya Kemensos melakukan graduasi di Malang dan UGM Yogyakarta. Tapi di Brebes ini peserta graduasinya terbanyak se-Indonesia. Kami sampaikan hormat pada Pak Gubernur, Bupati dan juga pendamping PKH,” kata Wamensos Agus Jabo.

Tak sedikit dari para peserta yang dulunya menerima bansos hingga lima tahun. Namun, keinginan untuk lepas dari ketergantungan membuat mereka mencari jalan keluar. Ada yang membuka usaha kecil, ada pula yang memanfaatkan keterampilan yang dimiliki.

Agus mengungkap, rekor ini tak lepas dari inisiatif Gubernur Ahmad Luthfi yang sudah dua kali menemui Kemensos sebelum resmi dilantik, demi membangun kolaborasi pengentasan kemiskinan.

“Sebelum Pak Gubernur ini dilantik, sudah datang ke kantor Kemensos dua kali. Tujuannya mengajak sinergi antara Kemensos dan Pemprov Jateng dalam rangka pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Target nasional pun disebut jelas: kemiskinan ekstrem harus tuntas pada 2026, dan kemiskinan total ditekan di bawah 5 persen pada 2029.

Gubernur Ahmad Luthfi menilai capaian Brebes adalah bukti kerja kolektif. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat yang mau berjuang memperbaiki keadaan, bukan sekadar menunggu bantuan.

“Output pembangunan wilayah itu adalah kesejahteraan masyarakat. Namun untuk melakukanya, harus kolaborasi. Kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.

Data BPS mencatat, penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 berada di angka 9,48 persen, turun dari 9,58 persen pada September 2024.

Salah satu peserta, Setia Puji, mengenang masa-masa sulitnya saat pulang kampung tanpa pekerjaan pada 2020. Berkat bantuan sementara dari pemerintah dan kegigihan berjualan bakso keliling, kini ia mampu menopang ekonomi keluarga.

“Bantuan yang diberikan kemarin sangat meringankan beban kami. Tapi motivasi saya bisa mandiri. Kini ekonomi kami lebih mampu,” ungkapnya. (Jyk)