Semarang, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025, di Gedung DPRD Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini tetap berfokus pada sektor-sektor fundamental seperti pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, iklim investasi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Fokusnya tetap terkait layanan dasar, kemudian peningkatan terkait infrastruktur, kemudian stabilitas investasi, dan terakhir menciptakan masyarakat di Jawa Tengah lebih sejahtera,” ungkapnya usai rapat.
Menurut Luthfi, alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat visi Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan.
Ia menambahkan bahwa prioritas pada sektor layanan dasar memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan di provinsi ini.
“Dari visi inilah nanti akan dijabarkan pada rencana kegiatan yang sudah dilakukan,” jelasnya.
Walaupun data menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah pada triwulan II 2025 – dari 9,58% menjadi 9,48% – namun upaya penanggulangan terus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor pun digalakkan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem.
“Kita ada team work untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita,” tambah Luthfi.
Berbagai program yang telah dan akan dijalankan meliputi bantuan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Selain itu, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Gubernur menyebut bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, sejalan dengan posisi strategis Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyampaikan rincian struktur anggaran yang telah disepakati. Total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp24,57 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp25,15 triliun. Selisih defisit sebesar Rp577 miliar akan ditutup melalui pembiayaan yang setara.
“Fokusnya infrastruktur, kemiskinan, dan kesehatan. RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan. Ada tambahan dan pergeseran, intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” ujar Sumanto. (Dj)
