Blora, BLORANEWS – Serapan APBD Kabupaten Blora hingga pertengahan tahun masih kategori rendah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, Kamis (13/7/2023).
“Serapan belanja daerah hingga pertengahan tahun ini baru mencapai Rp 978,9 miliar atau 41 persen. Besaran APBD Blora tahun ini adalah Rp 2,3 triliun,” ucapnya.
Komang pun menegaskan bahwa Pemkab telah memberikan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN yang serapannya minim, namun pada kenyataannya serapan jua belum maksimal.
“Potongnya itu kolektif satu OPD, tidak orang per orang. Nanti kalau tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya kita akan refocusing (pengalihan anggaran),’’ tuturnya.
“Intinya, serapan anggaran di OPD yang masih minim itu akan menjadi bahan evaluasi bersama,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Slamet Pamudji mengatakan, penyesuaian TPP berdasarkan kinerja ASN masih belum berdampak signifikan terhadap serapan anggaran.
“Padahal, beberapa OPD terjadi pemotongan TPP di angka 10 persen,” katanya.
Menurutnya, minimnya serapan itu dipengaruhi oleh banyaknya pekerjaan fisik dengan anggaran besar yang belum terlaksana. Bahkan, beberapa masih proses lelang serta banyak pula lelang yang belum terselesaikan.
“Banyak yang belum lelang. Untuk sekarang masih mengejar rekanan yang menggarap proyek fisik. Bisa jadi ada masalah perencanaan proyek yang berakibat pada waktu pengerjaannya,’’ pungkasnya. (Dj)
