Semarang, BLORANEWS – Presiden Joko Widodo gelar pertemuan secara virtual dengan Kepala Daerah se-Indonesia pada Senin (12/9/2022). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani problem Inflasi Daerah akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini saya melihat dampak terhadap inflasi ini akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur/wali kota daerah bersama dengan pusat bekerjasama seperti saat mengatasi covid, saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima,” kata Jokowi.
Menindaklanjuti perintah Presiden, Gubernur Ganjar mengaku telah menyiapkan potensi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 500 Miliar. Selain itu ia juga akan memaksimalkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
“Terkait anggaran dua persen dari DTU, saya telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani dan ojek online,” jelas Ganjar.
Bantuan yang disiapkan di antaranya bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp 12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp 2,4 miliar.
Selain itu bantuan sosial sebesar Rp 8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera. Premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang. Subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp 17,9 miliar. Subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp 4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil. Serta bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp 905 juta.
Ganjar juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung hingga September 2022 setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp 500 Miliar akumulasi dari 35 kota kabupaten.
“Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi,” pungkas Ganjar. (*)
