Blora, BLORANEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Blora berpartisipasi dalam tahap akhir Uji Publik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks BPSDMD Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024), dengan tema ‘Pemerintahan Terbuka dan Akuntabel untuk Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Kebijakan Publik’.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, menyampaikan bahwa proses uji publik berjalan lancar. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Blora memaparkan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Meski demikian, ia juga mencatat beberapa masukan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Alhamdulillah, uji publik PPID Kabupaten Blora berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti pengaturan tarif layanan informasi, perbaikan regulasi, penyesuaian informasi di website dan media sosial, hingga transparansi anggaran PPID. Semua masukan ini akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Mbak Etik optimistis bahwa tahun ini Pemkab Blora mampu meraih predikat Kabupaten Informatif, setelah sebelumnya selama dua tahun berturut-turut hanya mencapai predikat Menuju Informatif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Blora, Pratikto Nugroho, menegaskan bahwa uji publik ini merupakan langkah evaluasi tahunan terhadap pelayanan informasi publik.
“Selama dua tahun terakhir, kita berada pada kategori Menuju Informatif. Target kami tahun ini adalah meningkatkan pencapaian tersebut menjadi Kabupaten Informatif,” ungkap Pratikto.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan monitoring dan evaluasi telah dilalui dengan baik, mulai dari tahap pertama hingga ketiga.
“Semoga hasil akhirnya sesuai harapan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi di Blora,” tambahnya.
Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, mengapresiasi peningkatan jumlah peserta uji publik tahun ini.
“Tahun 2024, sebanyak 300 badan publik mengikuti uji publik, meningkat dari 250 pada tahun sebelumnya. Fokus kami adalah pada komitmen anggaran, inovasi, dan tingkat pelayanan informasi,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja badan publik di Jawa Tengah, yang selama enam tahun berturut-turut meraih penghargaan sebagai provinsi informatif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Sekda Jawa Tengah, Slamet AK, menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama pemerintahan yang akuntabel.
“Keterbukaan informasi harus tetap mematuhi prinsip Maximum Access Limited Exemption (MALE). Dengan semangat ini, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya.
Hasil akhir pemeringkatan akan menjadi tolok ukur keberhasilan Blora dalam meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Pemerintah optimistis, langkah ini akan membawa pelayanan publik yang lebih akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. (Dj)