Calon Perseorangan VS Parpol
Pada masa-masa ini ternyata banyak orang yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap parpol. Kondisi ini tidak terkecuali menimpa kandidat dari parpol. Mereka dianggap sudah terlampau kotor dan lekat dengan praktik korupsi. Pada bulan lalu ada 2 (dua) kepala daerah yakni, Bupati Lampung Utara dan Bupati Indramayu telah terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini menandakan salah satu citra buruk parpol yang mengusung calon tersebut. Dari adanya salah satu kasus tersebut dan mungkin masih banyak kasus lagi yang terjadi akan semakin berpeluang bagi calon perseorangan maju dalam pilkada.
Peluang besar bagi calon dengan jalur alternatif perseorangan membuka sejarah baru di wilayahnya. Tokoh Masyarakat, pemuda yang punya nilai jual, dan para elit non partai bisa ikut dalam persaingan pilkada. Terbukanya jalur perseorangan membuat kesempatan untuk dipilih dalam Pilkada menjadi lebih terbuka bagi semua orang.
Selama ini, peluang tokoh non-parpol untuk ikut dalam suatu pemilihan tidak begitu besar karena jalur politik dikuasai oleh kalangan parpol saja.Bahkan kalau kita mengacu pada Pemilu 2019 banyak parpol peserta pemilu yang tidak lolos parlemen pusat (parliamentary threshold) dan tidak bisa menduduki kusi DPR RI.Suara parpol peserta pemilu yang tidak lolos tidak bisa digunakan untuk penghitungan perolehan kursi DPR RI, artinya suara ini hangus dan sia-sia. Namun ambang batas tersebut tidak berlaku di tingkatan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kesempatan berkolaborasi bagi paslon perseorangan dengan masa/partisipan Caleg yang tidak jadi ditingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi bisa menjadi peluang untuk memudahkan pencarian dukungan.
Dengan melihat peta politik pada pemilu 2019 akan terlihat berapa banyak partisipan yang mendukung caleg tertentu namun tidak terpilih menduduki kursi DPR. Prosentase ini layak digunakan acuan jika pada Pilkada 2020 ada calon perseorangan yang maju. Masalah kemenangan dihitung belakang, karena potensi calon harus diukur sejak dini.
