Semarang- Kepala Desa Tijayan, Joko Laksono mengeluarkan keluhannya terkait semrawutnya data penerima bansos di desanya. Hal itu ia sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat acara Rembug Desa yang digelar daring dengan Lurah/Kades se Kabupaten Klaten, Senin (02/08).
“Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma),” ucap Joko.
Dikatakan Joko, Bantuan Sosial Tunai (BST) di desanya dinilai tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan ada penerima bansos punya mobil, padahal datanya sudah diverifikasi dan dicoret namun masih muncul. Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Sementara bantuan tersebut tidak bisa dialihkan.
“Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialaihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken bu Risma (tolong sampaikan ke bu Risma),” imbuhnya.
Tak berhenti disitu, Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dicancel.
“Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan,” tandasnya.
Mendapat wadulan dari beberpa kades, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri sosial juga sudah menyampaikan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.
“Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data,” katanya.
Ganjar mengatakan sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial terkait hal ini. Ia berharap, Risma segera merespon.
“Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak,” tegasnya.
Ganjar berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan caranya bagaimana. Apakah bisa dipindahkan dengan cara boleh dibagi langsung, apakah lapor dulu atau meski dikembalikan.
“Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul,” pungkas Ganjar. (Jyk)
