fbpx

GANJAR INGATKAN PEMDA KELOLA ANGGARAN SECARA TRANSPARAN

GANJAR INGATKAN PEMDA KELOLA ANGGARAN SECARA TRANSPARAN
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan pada pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola anggaran di masa kedaruratan harus dengan prudent dan transparan.

 

GANJAR INGATKAN PEMDA KELOLA ANGGARAN SECARA TRANSPARAN
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

 

“Kemarin kita diminta refocusing, memang anggaran-anggaran dalam posisi kedaruratan ini agak luwes. Keluwesan ini kalau kita tidak prudent, tidak hati-hati, tidak bisa akuntabel maka akan jadi persoalan. Contohnya sudah ada,” ucap Ganjar saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jumat (26/3).

BACA JUGA :  PERCEPAT TRACKING DAN TESTING, GUBERNUR SIAPKAN BANTUAN ALAT LAB PCR

Ganjar mengatakan, saat pandemi anggaran menjadi luwes untuk refocusing. Menurutnya, pengelolaan anggaran untuk pembangunan daerah harus matang. Terlebih di masa ini, harus diubah dari gaya kuasa menjadi gaya yang lebih transparan dan akuntabel agar pembangunan dan keuangan dapat berjalan sesuai rencana dan efektif.

“Sinkronisasi dan harmonisasi yang terus kita dengungkan tapi memang agak mewah untuk dilaksanakan,” ujarnya.

BACA JUGA :  BEGINI CARA GUS YASIN ATASI MASALAH ODHA DI JATENG

Ganjar berharap, perwakilan daerah bisa mengetahui perencanaan keuangan dan pembangunan yang efisien dan akuntabel.

“Saya harapkan bapak ibu terbuka, nanti bagaimana cara kita menyusun, bagaimana APIP bisa paling depan, bagaimana review bisa jadi lebih terang, agar kita aman dan bisa melaksanakan dengan baik,” tegas Ganjar.

Sementara itu, Kepala BPKP RI M Yusuf Ateh mengatakan telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah. Pelaksanaan pengawasan ini nantinya akan melibatkan APIP daerah.

BACA JUGA :  BEBASKAN SISWA BELI SERAGAM, GANJAR: NGGAK USAH PAKAI SERAGAM NGGAK PAPA, YANG PENTING PEMBELAJARANNYA

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi,” kata Ateh. (Jay)