Semarang, BLORANEWS.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Hal itu untuk memastikan keamanan dan higienitas pangan agar kasus keracunan tidak kembali terjadi.
“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10/2025).
Dalam rapat yang dihadiri sekitar 4.000 peserta, termasuk para ahli gizi, bupati/wali kota, dan mitra SPPG, Luthfi mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan pangan di wilayah masing-masing.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dapur pengolahan, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Luthfi juga meminta Dinas Kesehatan memastikan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan memperketat verifikasi lapangan.
“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” katanya.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berfungsi meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi besar bagi daerah.
“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional RI, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa secara nasional sudah ada lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi.
Jawa Tengah menjadi salah satu yang tertinggi dengan 1.596 SPPG aktif atau sekitar 50 persen dari target nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, nilai investasi dari BGN ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun, yang turut menggerakkan industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan makanan hingga produsen susu.
“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tutup Dadan.
Ke depan, BGN akan bekerja sama dengan Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri untuk memperkuat pengawasan terpadu di seluruh daerah. (Jyk)
