Jepara, BLORANEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) dengan melibatkan kader posyandu dan anggota PKK.
Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga melalui edukasi dan pemberdayaan ekonomi.
Sebagai bagian dari percepatan ILP, Penjabat Ketua TP PKK Jawa Tengah, Shinta Nana Sudjana, mengunjungi Posyandu Krajan di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, pada Senin (2/12/2024).
Kegiatan ini menjadi momen untuk memberikan motivasi kepada kader Posyandu dan PKK setempat yang dikenal sebagai Bumi Kartini.
Liftri, Ketua Kader Posyandu Krajan sekaligus anggota PKK Desa Dongos, menyampaikan antusiasmenya terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa warga desa sangat mendukung ILP.
“Kadang dalam satu waktu, ada ibu hamil, pemeriksaan balita, hingga orang tua yang ikut memeriksakan kesehatan. Jadinya bisa ramai,” jelas Liftri.
Ia menambahkan, peran kader mencakup pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, hingga deteksi dini kondisi kesehatan remaja dan lansia.
Jika ditemukan masalah, kader segera berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas pembantu.
“Dengan pemeriksaan ini, warga jadi lebih sadar akan risiko penyakit seperti gula darah tinggi atau anemia remaja,” tambahnya.
Shinta Nana Sudjana menjelaskan bahwa tanggung jawab kader posyandu kini semakin luas, sejalan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Selain memberikan layanan kesehatan, kader juga berperan dalam bidang edukasi, sosial, perumahan rakyat, dan keamanan lingkungan.
“Penguatan pembinaan posyandu perlu dilakukan di setiap jenjang pemerintahan untuk mendorong peran yang lebih partisipatif dan inovatif,” ujarnya.
Selain itu, kader juga memainkan peran penting dalam mendukung program pemerintah menurunkan angka stunting.
Shinta berharap kesejahteraan kader Posyandu diperhatikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
“Kader secara bergiliran akan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi 25 kompetensi. Di puskesmas pembantu, minimal terdapat dua kader yang terlatih,” tambah Yunita, salah satu pendamping kader.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan ILP, sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. (Jyk)
