Pekalongan, BLORANEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan dana tambahan sekitar Rp60 miliar bagi warga yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan, dana itu diambil dari dana transfer umum (DTU) dari Pemerintah Pusat sebanyak 2 persen atau sekitar Rp 60 miliar.
“Jadi kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan dua persen dari dana transfer umum itu, sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah 2 persennya kira-kira sekitar Rp 60 miliar,” jelasnya saat kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu (7/9).
Dari jumlah itu masih mungkin bertambah, mengingat akan ada APBD perubahan, akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ganjar berharap ada bantuan tambahan yang dialokasikan kepada masyarakat.
Ia berharap ada alokasi dari APBD perubahan itu yang dikonsentrasikan untuk bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk kerja yang cukup konkret adalah perbaikan rumah tidak layak huni lengkap dengan jamban dan listrik.
“Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk masyarakat. Termasuk perbaikan rumah tidak layak huni lengkap dengan jamban dan listrik. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan,” ucap Ganjar. (Jam).
