fbpx

ANGKA KEMISKINAN MASIH JADI MOMOK PEMKAB BLORA

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Blora – Persoalan kemiskinan di Kabupaten Blora masih menjadi momok. Saat ini diangka 12,39 persen. Posisi tingkat kemiskinannya masih di atas Naisonal dan Provinsi Jawa Tengah. Yaitu diurutan ke-22. Berada di titik merah.

Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, beberapa waktu lalu, Bupati, Wakil Bupati, TP2D dan Dinsos sempat belajar dan diskusi panjang lebar soal kemiskinan di Kantor BPS. Harapannya bisa ada solusi dan pemecahan terkait kemiskinan di Blora.

Bupati Arief Rohman mengaku, saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Blora mencapai 12,39. Untuk itu, pihaknya belajar ke BPS Blora agar angka kemiskinan turun.

BACA JUGA :  SP 2020 ONLINE, WARGA DIMINTA MENGISI DATA SESUAI FAKTA

“Banyak faktor warga dikatakan miskin. Meski warga memiliki 10 sapi, tanah luas, tapi kondisi rumah masih beralaskan tanah, tembok gedek, tidak punya MCK, mereka tergolong miskin. Selama ini mereka tidak mau keluar dari data DTKS,” terangnya belum lama ini.

Selain itu, soal rokok. Kecenderungan masyarakat di Blora masih berfikir lebih baik tidak makan daripada tidak merokok.

“Angka ketergantungan terhadap rokok masih tinggi. Lebih baik tidak makan dari pada tidak merokok,” jelasnya.

BACA JUGA :  PROGRAM DESA DAMPINGAN, PEMPROV GANDENG KOMEKRAF

Saat ini, pihaknya juga terus mengintensifkan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan. Sudah dilakukan dan progresnya bagus.

Sementara itu, Kepala BPS Blora, Nurul Choiriyati mengaku, ada banyak kriteria garis kemiskinan. Salah salah satunya dilihat dari makanan dan non makanan. Untuk yang menentukan kriteria miskin ada 9.

“Dulu ada 14 kriteria. Jadi kriterianya turun 4 digit. Kalau makanan, minimal 2.100 kalori/orang/hari. Ketika di bawah itu, maka disebut masyarakat miskin,” jelasnya.

BACA JUGA :  RENDAH! BLORA PERINGKAT 14 DAERAH TERMISKIN DI JAWA TENGAH

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Indah Purwaningsih mengaku, ada 9 kriteria masyarakat miskin. Mulai tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak punya rumah, pengeluaran untuk makanan 70 persen, tidak memiliki MCK.

“Selain itu, penerangan dari PLN 450 Watt atau tidak berlistrik, rumah beralaskan tanah, berdinding kayu, bambu, kawat. Beli baju sekali dalam setahun. Terpenting 70 persen dari pendapatan adalah untuk makan itu masuk warga miskin,” tambahnya. (Sub).