Blora- Kasus perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Blora bisa dikategorikan relatif kecil. Setidaknya selama tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora mencatat ada 16 kasus perceraian. Rabu (10/03).
Kasubbid Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan BKD Blora, Kristiawan Sri Hadi menerangkan, jika seorang PNS mengajukan gugatan cerai maka harus memperoleh izin berupa keputusan bupati tentang pemberian izin perceraian.
Sementara jika seorang PNS tersebut berkedudukan sebagai tergugat, permohonan yang diajukan adalah permohonan surat keterangan untuk melakukan.
“Selama tahun 2020, Keputusan Bupati tentang pemberian izin ada delapan kasus, Surat Keterangan untuk melakukan perceraian ada delapan kasus, dan keputusan bupati tentang penolakan izin perceraian ada tiga,” terangnya.
Kris menambahkan, tentang izin perkawinan dan perceraian PNS tersebut sudah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam peraturan tersebut juga sudah dijelaskan alasan baku diberikannya izin kepada seorang PNS yang akan melakukan perceraian.
“Dari ke 16 proses yang sudah kami lakukan itu memang berbagai macam alasannya. Mulai dari percekcokan yang tidak bisa dirukunkan, kemudian selain itu perempuan cerai yang dibumbui ‘PIL atau WIL’, selain itu dibumbui juga masalah ekonomi, dan campur tangan pihak ketiga,” tambahnya.
Lebih lanjut, dari 16 kasus tersebut terdiri dari 6 kasus perceraian PNS di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Dinkes Blora ada 3 kasus, Dinrumkimhub Blora ada 2 kasus, Dindagkop UKM Blora 1 kasus, Dinkominfo Blora 1 kasus, Dinas Pertahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Blora 1 kasus, dan Setda Blora 2 kasus.
“Harapan kami angka tersebut masih bisa ditekan kembali. Dari masing-masing tingkatan di bawah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan mediasi dalam rangka untuk merukunkan kembali. Jadi hal-hal yang mungkin masih bisa dicarikan solusi lain, selain perpisahan itu lebih baik,” pungkasnya. (Jyk)
