Semarang, BLORANEWS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah melaporkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini turun signifikan, yakni sebesar 307,99 ribu orang, menjadi 3,4 juta orang pada September 2024.
Dengan penurunan ini, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah kini berada di angka 9,58 persen, turun 0,89 persen dari 10,47 persen pada Maret 2024.
Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyatakan bahwa penurunan ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
“Alhamdulillah turun menjadi satu digit. Penurunan 0,89 persen ini adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain di Jawa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras,” ujarnya dalam konferensi pers di Aula BPS Jawa Tengah, Rabu (15/1/2024).
BPS merinci, penurunan kemiskinan di provinsi lain di Jawa lebih kecil, seperti DKI Jakarta (0,16 persen), Jawa Barat (0,38 persen), DI Yogyakarta (0,43 persen), Jawa Timur (0,23 persen), dan Banten (0,14 persen).
Beberapa faktor mendukung penurunan angka kemiskinan ini, antara lain kenaikan upah buruh dari Rp2.252.660 pada Februari 2024 menjadi Rp2.405.447 pada Agustus 2024.
Selain itu, produksi padi pada triwulan III 2024 meningkat menjadi 2,53 juta ton gabah kering giling (GKG), naik dari 1,98 juta ton pada triwulan I 2024.
Inflasi juga melandai, dari 3,40 persen pada Maret 2024 menjadi 1,57 persen pada September 2024.
Plh Sekda Jawa Tengah, Ema Rachmawati, menyambut baik capaian ini.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng akan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS) untuk lansia miskin, penyandang disabilitas, dan warga tidak produktif.
Selain itu, program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sanitasi air bersih, dan sambungan listrik juga terus digalakkan.
Ema juga menjelaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja yang melibatkan Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi UMKM, dan Baznas Jawa Tengah.
“Misalnya, untuk pekerjaan tertentu yang biasanya membutuhkan banyak syarat, bagi penduduk miskin, persyaratannya kami sederhanakan,” katanya.
Untuk 2025, Pemprov Jateng akan fokus meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik Rusia-Ukraina.
“Mereka harus punya pekerjaan atau usaha agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan aman,” tutup Ema. (Zak)
