Semarang, BLORANEWS.COM – Diskominfo Jawa Tengah berkolaborasi dengan Bawaslu Jateng untuk memperketat pengawasan konten digital dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.
Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang dapat memecah belah masyarakat.
Kerjasama ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dan Diskominfo Jawa Tengah pada Selasa (8/10/2024) di Hotel Griya Persada.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, serta Kepala Kantor LSM Mafindo, Farid Zamroni.
Riena menyatakan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas wilayah selama berlangsungnya Pilkada 2024, yang melibatkan 35 kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
“Kami bekerja sama dengan Bawaslu, KPU, serta tim dan desk yang sudah terbentuk di provinsi dan kabupaten, agar pengawasan konten media sosial bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Menurut Riena, pentingnya pengawasan meningkat seiring dengan semakin luasnya penyebaran informasi di masyarakat.
Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah informasi dan menggunakan hak pilih secara bijak juga menjadi prioritas.
“Kita juga fokus pada literasi masyarakat, agar mereka dapat menentukan pilihan dengan tepat dan menghindari informasi yang menyesatkan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, mengatakan bahwa kerjasama ini memperkuat kemampuan pengawas pemilu dalam memantau kampanye di media sosial dan menindak dugaan pelanggaran.
“Tugas utama kami adalah memantau media sosial, iklan, dan kampanye online, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang penanganan hoaks,” ujarnya.
Amin juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 14 laporan terkait konten Pilkada yang disampaikan kepada Bawaslu RI dan Kemenkominfo. Sebagian besar laporan terkait dugaan pelanggaran oleh akun anonim.
Selain bekerjasama dengan Diskominfo, Bawaslu Jateng juga bermitra dengan Polda Jateng dan KPID untuk mengatasi konten bermasalah.
“Kami telah merekomendasikan 14 kasus kepada Bawaslu pusat dan Kemenkominfo untuk ditindak,” jelas Amin.
Farid Zamroni dari Mafindo menambahkan bahwa tren hoaks yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) mengalami peningkatan. Berdasarkan data semester pertama 2024, jumlah hoaks yang beredar melebihi angka tahunan.
“Hoaks lokal dalam Pilkada cenderung lebih mencolok dibanding Pilpres. Kami mencatat 2.119 hoaks selama semester pertama, melampaui jumlah tahun sebelumnya,” tuturnya.
Farid juga memprediksi peningkatan jumlah hoaks menjelang akhir tahun, meskipun saat ini Jateng masih relatif tenang dibanding daerah lain, seperti DKI Jakarta. (Dj)
