Sejenak perhatian khalayak beralih ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meletakkan perwakilan perempuan di jajaran pengurus. Langkah berani tim formatur Muktamar Lampung di bawah besutan Ketua Umum KH. Yahya Cholil Staquf ini dipandang publik sebagai langkah progresif selama hampir seabad NU berdiri.
Sejumlah nama besar seperti Nyai Sinta Nuriyah, Khofifah Indar Parawansa dan Alissa Wahid serta Yenny Wahid mewarnai jajaran kepengurusan ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Berbagai argumentasi dan janji signifikansi peran perempuan di PBNU diungkapkan ke publik. Namun demikian, tak lantas langkah ini dapat dipercayai tanpa dipertanyakan lebih lanjut.
Keraguan ini bukanlah tanpa dasar. Mari kita angan-angan alasan-alasan yang diungkapkan ke publik terkait kebijakan progresif memasukkan perwakilan perempuan dalam jajaran pengurus teras. Pertama, karena PBNU memiliki agenda besar yang menyasar seluruh komponen umat di bermacam sektor.
Terhadap argumentasi pertama itu, mari kita review ke belakang. Peran perempuan di NU diwadahi dalam badan otonom (banom) Muslimat NU. Mulanya, Muslimat NU berisikan para Bu Nyai dan pengikutnya, serta jamaah pengajian ibu-ibu. Selain di Muslimat NU, perempuan juga diwadahi dalam Fatayat NU, Kopri PMII, dan IPPNU.
Seperti halnya lumrah terjadi di organisasi perempuan, banom-banom NU di atas mengambil peran di sektor keibuan. Misalnya, membantu di layanan posyandu, mengurusi sektor konsumsi saat hajat besar berlangsung, serta menjadi penerima tamu. Belakangan, dengan makin terbukanya peluang perempuan di sektor politik, tidak sedikit dari mereka yang meniti karir menjadi pengurus partai politik dan menjadi wakil rakyat. Jika hanya itu saja, maka kaukus perempuan NU tidak berbeda dengan ormas lain. Namun tetap saja, PBNU tanpa sayap-sayap perempuan tersebut mungkin akan mengalami banyak kendala, terutama jika menyangkut pengorganisasian masa perempuan di akar rumput.
Argumentasi kedua, perwakilan perempuan yang masuk dalam jajaran pengurus teras PBNU merupakan tokoh yang telah teruji kiprahnya. Alissa Wahid dan saudarinya terbukti mampu bertarung gerakan dan wacana melalui Gusdurian. Reputasi keduanya tak hanya dikenal di seantero negeri, bahkan lebih jauh hingga ke dunia internasional. Setingkat di bawahnya, kita tau bahwa Gubernur Khofifah juga merupakan pejabat daerah yang tangguh. Karir politiknya bahkan sampai ke level menteri. Tentu saja, perempuan-perempuan tersebut tak lagi diragukan kemampuannya.
Jika kedua argumentasi tersebut cukup beralasan, lalu apa masalahnya? Bukankah sudah cukup tepat?
Sebelum kita meyakini ini, perlu kita mengajukan pertanyaan tentang apakah perwakilan perempuan tersebut dapat menginisiasi serta mengambil kebijakan organisasi jika hanya berada di level wakil? Bisa ya, bisa pula tidak. Ditambah lagi, tradisi unggah-ungguh yang kadang sangat kaku bisa terjadi dalam kepengurusan lembaga yang berciri tradisional ini. Inilah yang menjadi kekhawatiran sejumlah perempuan. Keberadaan mereka hanyalah menjadi perhiasan yang membuat publik terlena dan berharap terlalu banyak, yang padahal tetap saja situasi perempuan seperti yang sudah-sudah. Konco wingking, suwargo nunut neroko katut.
Akhirnya, ucapan selamat bertugas tetaplah disampaikan kepada segenap jajaran pengurus PBNU yang terbentuk baru-baru ini. Dengan hadirnya para perempuan, harapan publik menanti langkah progresif NU untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan semakin menampakkan sinar cerah. Tentu saja, sebagai warga NU di akar rumput, kita akan sendika dawuh dengan arahan para Kyai dan Bu Nyai yang sangat waskita dan wicaksana.
Tentang penulis: Siti Lestari adalah mantan ketua PC PMII Kabupaten Blora yang saat ini aktif mengelola Lembaga Pendampingan dan Pemberdayaan (Perempuan) Kinasih.
