Siklus demokrasi di Indonesia tidak akan pernah terputus. Masyarakat sudah terbiasa akan melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilu ke pemilu, Pilkada ke Pilkada dan Pilkades ke Pilkades. Taruhkan Pilkades kita nisbikan, maka sejak orde refromasi pesta demokrasi terus berdentang sesuai arah jarum jam. Ibarat bermain musik, harmoni antara alat musik satu dan lainnya tidak terputus dan saling memadu menjadi alunan melodi yang membuat semuanya terbuai.
Pemilu serentak 2019 telah usai dan terlaksana dengan baik. Meski dalam perjalannya cukup banyak tragedi dan drama yang mengaduk pikiran. Tetapi pada satu titik Pemilu sukses, bukan hanya bagi KPU tetapi juga Badan Pengawas Pemilu.
Lantas apa sudah pekerjaan mengawal demokrasi paska Pemilu 2019. Ternyata tidak siklus masih ada dengan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 secara serentah bagi beberapa daerah. Tidak terkecuali bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mewujudkan pengawasan dan penindakan pelanggaran, agar jalannya Pilkada benar-benar adil, jujur dan bermartabat.
Salah satu yang paling berpengaruh dalam demokrasi adanya partisipasi masyarakat. Selain sebagai objek masyarakat memiliki kewajiban bersama-sama dalam rangka menegakkan Pilkada yang baik. Itulah yang saat ini dirintis oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama 35 Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada. Dalam wujud Desa Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Kalau di jumlah ada 105 Desa Pengawasan atau pilot project Desa Pengawasan. Seperti dalam tagline Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.
Jumlah yang tidak sedikit tentunya, dan menjadi modal yang biasa dalam rangka mengawal Demokrasi, mewujudkan secara perlahan-lahan kesadaran masyarakat akan pengawasan disetiap pesta demokrasi. Spirit adanya pembentukan Desa Pengawasan tak lain sebuah upaya membumikan kesadaran nyata dalam pengawasan demokrasi oleh masyarakat.
Kemunculan Desa Pengawasan, langsung memberikan kegairahan akan literasi demokrasi Selama berkegiatan, masyarakat mengakui kalau informasi secara utuh dan gamblang akan jalannya Pemilu dan Pilkada masih minim. Masyarakat tau hanya sekedar tau dan cenderung juga acuh. Kini secara perlahan sejumlah elemen mayarakat bisa tercerahkan akan proses demokrasi elektoral dan mekanisme sistem pemilu di Indonesia.
“Informasi dan sosialiasi yang dilakukan secara bertahap kepada generasi muda, PKK dan elemen masyarakat lainnya, mampu menumbuhkan minat dan kesadaran untuk lebih aktif dalam berdemokrasi,” kata Kepala Desa Jomblang Kecamatan Jepon Agus Mukmin.
